Sangihe,Dibalikfakta.com – ( Sabtu 8/6/24) berlokasi di Papanuhung Santiago Tampungang Lawo, Penjabat Bupati Albert Huppy Wounde bertemu dan berdialog secara langsung bersama segenap Camat, Kapitalaung dan Lurah se-Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Pertemuan yang di Fasilitasi oleh para Kapitalaung se-Kabupaten Kepulauan Sangihe ini mendapat Apresiasi langsung oleh Pejabat Bupati Wounde sekaligus ini menurut Wounde mencerminkan keharmonisan diantara para pemimpin desa dalam saling bahu membahu membangun daerah.
“Khusus bagi para Kapitalaung se-Kabupaten Kepulauan Sangihe yang telah memfasilitasi terlaksananya kegiatan ini, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi. Semoga dengan kebersamaan yang ditunjukkan benar-benar mencerminkan keharmonisan yang ada diantara para pemimpinan-pemimpin desa, yang tentunya juga merupakan cerminan tatanan kehidupan masyarakatnya yang harmonis dan saling bahu membahu dalam membangun daerah.” Sambut Wounde.
Dalam kesempatan ini Wounde menyoroti permasalahan yang rentan terjadi di masyarakat yaitu Pendidikan, kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat serta Sosial.
“Mencermati berbagai permasalahan yang rentan terjadi di masyarakat, tentu hal yang paling mendapat perhatian kita adalah terkait dengan pelayanan dasar: Pendidikan, kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat serta Sosial, maka hal-hal ini harus benar-benar menyentuh masyarakat yang ada di Desa/Kelurahan.”Ungkap Wounde
Menyikapi hal-hal tersebut menurut Wounde berdasarkan hasil evaluasi bersama OPD yang paling mendapat sorotan yang adalah tentang kualitas dan kurangnya SDM dalam pendidikan dan tenaga kesehatan.
“Dari hasil evaluasi kemarin dengan Perangkat Daerah, maka hal yang paling mendapat sorotan adalah terkait dengan SDM, termasuk untuk kurangnya tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan. Untuk hal ini kita cari solusinya melalui pengangkatan PPPK. Dan akan kita perjuangkan ke pusat untuk penambahan kuotanya dan Untuk Kesehatan, selain dari pada usul penambahan tenaga kesehatan guna memenuhi kebutuhan SDM yang diperlukan, maka kita juga perlu bersinergi dan berkolabrasi antara Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan dengan masyarakat ada.” Tutur Wounde.
Lebih lanjut Wounde juga menyoroti persoalan penanganan Stunting di Kabupaten Kepulauan Sangihe dimana pada Tahun 2023 mengalami kenaikan Prevalensi Stunting dari 18,5 % menjadi 19%, mengalami kenaikan sebesar 0,5%. Wounde menekankan perlunya kolaborasi dalam menekan angka Stunting di Kabupaten Kepulauan Sangihe sehingga bisa mencapai target nasional prevalensi stunting di angka 14% di tahun 2024.
“Seperti halnya dalam percepatan penurunan angka stunting. Untuk tahun 2023 Kabupaten kepulauan Sangihe mengalami kenaikan Prevalensi Stunting dari 18,5 % menjadi 19%, mengalami kenaikan sebesar 0,5%. Tentu hal ini perlu menjadi perhatian kita semua untuk bekerja keras dalam intervensi penanganan stunting sehingga dapat mencapai target nasional, yakni angka prevalensi stunting sebesar 14% di tahun 2024.” Jelas Wounde.
Adapaun dalam hal penanganan Kemiskinan Ekstrim Wounde menjelaskan bahwa salah satu tolak ukurnya adalah keberadaan Rumah Tidak Layak Huni, dengan kondisi APBD yang terbatas dan sebagaimana diketahui bahwa tahun 2024 tidak ada bantuan DAK untuk Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni dan penganggarannya hanya bersumber dari Anggaran Daerah di TA 2024. Anggarannya sebesar 140 juta dialokasikan untuk Pembangunan Rumah Korban Bencana sebanyak 2 Unit dan pembangunan RTLH 5 Unit masing-masing Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Sehingga menurut Wounde perlu ada upaya lainnya dalam penanganan hal ini selain dengan melobi ke pusat yaitu bisa pula melalui APBKamp sekiranya dapat dialokasikan minimal 5 unit penanganan RTLH di setiap kampung jikalau memungkinkan sesuai petunjuk Teknis ADD.
“Dalam Penangan Kemiskinan Ekstrim. Salah satu yang menjadi tolak ukur adalah keberadaan Rumah Tidak Layak Huni. Dapat diketahui bahwa Jumlah Rumah di Kabupaten Kepulauan sangihe sebanyak 35.425 unit (86,27%), sedangkan sisanya merupakan Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 4.865 unit (13,73%), Dengan kondisi APBD yang terbatas, dimana untuk tahun 2024 tidak ada bantuan DAK untuk Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni, dan Pengganggarannya hanya bersumber dari Anggaran Daerah, dimana TA 2024 anggarannya sebesar 140 juta, dialokasikan untuk Pemangunan Rumah Korban Bencana sebanyak 2 Unit dan Pemangunan RTLH 5 Unit masing-masing Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Dengan melihat kondisi ini, maka untuk mencapai target pembangunan Rumah Tidak Layak Huni dapat dilakukan upaya adalah selain dari melobi ke pusat untuk anggarannya, diharapkan pula dari APBKamp dapat dialokasikan minimal 5 unit penanganan RTLH setiap kampung jika memungkinkan sesuai dengan petunjuk teknis ADD.” Ucap Wounde.
Dan paling akhir Albert Huppy Wounde dalam kapasitas sebagai pimpinan Daerah mengajak untuk bersama – sama mengawal pilkada sesuai peran masing-masing, Netralitas ASN Camat dan Lurah dan Kapitalaung menaati dan menegakkan peraturan perundangan dan dilarang keras ikut serta atau terlibat kampanye Pilkada.
selaku Pimpinan Pemerintah Daerah meminta kerjasama saudara-saudara untuk dapat sama-sama mengawal Pilkada ini sesuai dengan peran kita masing-masing. Teman-teman ASN Camat & Lurah tentu harus mematuhi Netralitas ASN, sedangkan para Kepala Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugasnya, antara lain wajib Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan, serta melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender, dan dilarang keras menjadi pengurus partai politik, serta dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilu dan/ atau pemilihan kepada daerah.” Tutup Wounde
Turut hadir Sekretaris Daerah, Para Asisten Sekda, Kepala Perangkat Daerah, Staf Khusus Bupati Ustad Jais Kaunang, S.Ag
(Saul/Advetorial )
