Tim penyidik Direktorat Penegakan Hukum Kantor pusat Direktorat Jenderal pajak (DJP) telah menyerahkan tersangka beserta barang bukti penggelapan pajak dan pencucian uang kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan (Kamis,27/10/2022).
Direktur Penyuluhan,Pelayanan,dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor mengatakan tersangka merupakan seorang pria berinisial RK,Ia merupakan seorang Direktur Perusahaan penyedia jasa Security bagi Perusahaan – Perusahaan,”Tersangka RK diduga kuat melakukan dua Tindak Pidana sekaligus,yaitu Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana asal di bidang Perpajakan,”Jelas Neilmaldrin Noor.
“Mlalui perusahaan yang dipimpinnya yaitu PT LMJ, maka Tersangka RK diduga kuat dengan sengaja tidak menyetorkan Pajak yang telah di pungut dengan cara tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT),Ia juga dengan sengaja tidak menyetorkan sebagian Pajak yang telah dipungut dengan cara hanya melaporkan sebagian penyerahan jasa kena pajak dalam SPT Perusahaan miliknya serta hanya membayar Pajak ke kas Negara atas sebagian dari Pajak yang telah dipungut oleh Perusahaannya,Atas perbuatannya tersebut,Negara dirugikan hingga Rp.26,9 miliar.
“Tidak hanya itu,tersangka RK juga diduga kuat telah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang, Untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang diperolehnya dari hasil penggelapan Pajak Perusahaan,RK membelanjakan uang tersebut melalui pembayaran uang muka ke pihak dealer dan pelunasan cicilan ke Perusahaan pembiayaan atas pembelian armada bus bus pariwisata atas nama PT RMJ yang juga merupakan perusahaan miliknya.
Selain itu,RK juga menggunakan uang hasil mengemplang Pajak untuk pembayaran atas pembelian dua unit apartemen di Depok,Jawa barat, Ia juga membelanjakan uang hasil Tindak Pidana Pajak untuk pembayaran bahan material dan biaya tukang atas pembangunan yang dilakukan di atas beberapa bidang tanah miliknya yang tersebar di Wilayah Bogor dan Cianjur Jawa Barat.
Penyidik DJP telah menyita dan memblokir aset-aset milik tersangka RK yang nantinya akan dijadikan sebagai jaminan untuk pemulihan kerugian pada pendapatan Negara.”Aset – aset yang berhasil disita oleh penyidik adalah sebagai berikut: Konsukuensi atas Tindak Pidana Perpajakan yang dilakukannya,RK diancam hukuman pidana penjara paling singkat enam bulan hingga paling lama enam tahun serta dikenakan Pidana denda minimal dua hingga empat kali jumlah Pajak terutang yang tiak atau kurang dibayar.
“Dan Ia juga dijerat pasal tiga 3 dan/atau pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,”Atas Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut,RK dapat dijatuhi hukuman penjara selama maksimal 20 Tahun dan denda senilai maksimal Rp.10 miliar.
“Setelah usai diserahkan ke Jaksa, tersangka RK ditahan di rumah Tahanan Cipinang, Jakarta Timur,hingga proses persidangan.
“DJP akan terus konsisten menegakkan hukum Pidana Pajak demi terciptanya efek jerah bagi pelaku dan efek gentar bagi masyarakat serta terpulihkannya kerugian pada pendapatan Negara Tidak hanya itu, DJP juga akan terus mengungkap kasus – kasus Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai wujud komitmen Indonesia menjadi anggota Financial Action Task force (FATF),”pungkas Neilmaldrin.
(Jack Latjandu).
