{"id":12390,"date":"2024-02-23T22:34:20","date_gmt":"2024-02-23T22:34:20","guid":{"rendered":"https:\/\/dibalikfakta.com\/?p=12390"},"modified":"2024-02-23T22:34:20","modified_gmt":"2024-02-23T22:34:20","slug":"lsm-inakor-laporkan-dugaan-tipikor-pada-pembangunan-bendungan-bws-sulawesi-ke-polda-sulut","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dibalikfakta.com\/?p=12390","title":{"rendered":"LSM INAKOR LAPORKAN DUGAAN TIPIKOR PADA PEMBANGUNAN BENDUNGAN BWS SULAWESI KE POLDA SULUT"},"content":{"rendered":"

DibalikFakta.Com<\/strong><\/a> – <\/em>Independen Nasionalis Anti Korupsi (INAKOR) melaporkan dugaan tindak pidana korupsi pada Pembangunan Bendungan Bendungan BWS Sulawesi I ke Polda Sulut, Kamis (22\/2). Hal ini dikarenakan adanya dugaan penggelembungan alias mark Up anggaran pada pada kegiatan pembangunan bendungan BWS Sulawesi I<\/span><\/p>\n

Menurut INAKOR, berdasarkan analisa data diduga telah terjadi mark up anggaran pada pembangunan Bendungan BWS Sulawesi I sebesar Rp 17.304.520.480,15<\/p>\n

“Dugaan kami, adanya kesalahan perhitungan koefisien peralatan dan perbedaan metode pelaksanaan pekerjaan yang berbeda dengan kondisi di lapangan sebesar Rp.6.133.582.502,26. serta kesalahan perhitungan koefisien bahan pada jenis peledakan yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan yang menimbulkan kelebihan pembayaran sebesar Rp .11.170.937.978,09,” kata ketua DPW SULUT LSM-INAKOR Rolly Wenas hari ini, Jumat, 23 Februari 2024<\/p>\n

Wenas mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil analisa data diduga telah terjadi mark up anggaran pada pembangunan bendungan BWS Sulawesi 1 sebesar Rp.17.304.520.480,15 dengan fakta fakta yakni :<\/p>\n

1. Bahwa pekerjaan pembangunan
\nBendungan Lola paket II di kabupaten
\nbolaang Mongondow dilaksanakan oleh
\nPT PP (Persero) Tbk. dan PT AP, KSO
\nsesuai kontrak nomor HK.02.03\/B
\nWSS-I\/SNVT-PB\/Bend-I\/2017\/01 tanggal
\n28 Juli 2017 sebesar Rp.
\n821.000.000.000,00 (termasuk PPN)
\ndengan jangka waktu pelaksanaan
\npekerjaan selama 1.462 hari kalender
\nsejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai
\ndengan 28 Juli 2021.
\n2. Bahwa berdasarkan data yang kami
\nhimpun, kontrak tersebut telah
\nmengalami 14 kali addendum,
\ndiantaranya Addendum-11 tanggal 1
\nDesember 2021 yang mengubah nilai
\nkontrak menjadi sebesar
\nRp.900.040.000.000,00, Addendum-13
\ntanggal 22 Februari 2022 tentang
\nperubahan jangka waktu pelaksanaan
\nberubah menjadi 1.983 hari kalender
\nyang berakhir di 31 Desember 2022, dan
\nterakhir Addendum-14 Nomor HK.02.03\/
\nBWSS-I\/SNVT-PB\/Bend-I\/2017\/01\/A-14
\ntanggal 23 Mei 2022 tentang tambah
\nkurang pekerjaan.
\n3. Bahwa ruang lingkup pekerjaan
\nPembangunan Bendungan Lolak Paket II
\nterdiri atas (1) Pekerjaan Persiapan, (2)
\nPekerjaan Konstruksi: Bangunan
\nPengelak Box Culvert, Bendungan
\nUtama (Bagian Kontak dengan Spillway),
\nSaddle Dam, Pelimpah\/Spillway, dan
\nIntake, (3) Pekerjaan Hidromekanikal
\nPintu, (4) Pekerjaan Gedung, (5)
\nPekerjaan Jalan, (6) Pekerjaan
\nDrilling-Grouting di Sandaran Kanan, (7)
\nSaddle Dam II, (8) Perkuatan Tumpuan
\nKiri, dan (9) Pekerjaan Pengamanan
\nKawasan Bendungan.
\n4. Bahwa berdasarkan data yang kami
\nhimpun, progres fisik pekerjaan sebesar
\n98,48% per 13 November 2022 dengan
\npembayaran sebesar
\nRp854.497.975.990,00 atau 94,94% dari
\nkontrak, terakhir dengan SP2D Nomor 2
\n20491302011052 tanggal 11 Juli 2022
\nsebesar Rp3.788.925.146,00
\n5.Bahwa berdasarkan permasalahan yang
\nkami uraikan diatas, terlihat bahwa
\npenyedia tidak melaksanakan pekerjaan
\nsesuai dengan detail gambar yang
\ndiberikan, hal tersebut bisa terjadi
\nkarena diduga adanya pembiaran yang
\ndilakukan oleh Pengawas pekerjaan.
\n6.Bahwa berdasarkan permasalahan yang
\nkami uraikan diatas, terlihat bahwa
\npembayaran yang dilakukan kepada
\npenyedia tidak dilakukan berdasarkan
\nkuantitas actual yang diukur pada
\nmasing-masing mata pembayaran
\ndalam kontrak yang telah dilaksanakan
\nsesuai dengan seksi yang berkaitan dari
\nspesifikasi ini, baik cara pengukuran
\nmaupun pembayarannya.<\/p>\n

ADAPUN ANALISA HUKUM INAKOR
\nBahwa berdasarkan permasalahan diatas:<\/p>\n

a. Diduga adanya persekongkolan antara
\npenyedia dan Pokja sehingga penyedia
\nsengaja menawarkan harga lebih rendah
\nuntuk memenangkan tender dan
\nsesudah pelaksanaan baru membuat
\naddendum kontrak dengan menambah
\nanggaran dan tambah kurang pekerjaan
\nb Diduga penyedia tidak memiliki
\nkemampuan untuk melaksanakan
\npekerjaan
\nc.Diduga adanya pemalsuan dokumen
\ndalam pengajuan peralatan Dum Truck
\nd.Diduga pemberian addendum atas
\npekerjaan ini tidak sesuai ketentuan,
\nselaitu itu pemberian addendum adalah
\ncara untuk menghindarkan penyedia dari
\ndenda
\ne. Diduga telah terjadi Mark up harga pada
\nalat dan bahan sehingga terjadi
\nkelebihan pembayaran sebesar
\nRp17.304.520.480,15
\nf. Diduga telah terjadi perbuatan melawan
\nhukum atas pembayaran yang dilakukan
\nkepada penyedia<\/p>\n

Oleh INAKOR, Bahwa berdasarkan analisa hukum diatas, INAKOR menduga telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum dan Mark Up Anggaran pada Pembangunan Bendungan BWS Sulawesi I maka dari itu, hal tersebut berpotensi menimbulkan Kerugian Negara dan Tindak Pidana Korupsi.<\/p>\n

Selanjutnya oleh INAKOR, diduga Kelebihan Pembayaran pada Pekerjaan Bendungan BWS Sulawesi I sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3 UU No.31 tahun 1999 dan Pasal 55 KUHP ayat 11 Pasal 3 dan Pasal 55 Ayat 1.
\n“Ungkapnya saat di wawancarai awak media .<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

DibalikFakta.Com – Independen Nasionalis Anti Korupsi (INAKOR) melaporkan dugaan tindak pidana korupsi pada Pembangunan Bendungan Bendungan BWS Sulawesi I ke Polda Sulut, Kamis (22\/2). Hal ini dikarenakan adanya dugaan penggelembungan alias mark Up anggaran pada pada kegiatan pembangunan bendungan BWS Sulawesi I Menurut INAKOR, berdasarkan analisa data diduga telah terjadi mark up anggaran pada pembangunan<\/p>\n","protected":false},"author":31,"featured_media":12391,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[28],"tags":[],"class_list":{"0":"post-12390","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-kabar-indonesia"},"views":202,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dibalikfakta.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/12390","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dibalikfakta.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dibalikfakta.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dibalikfakta.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/31"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dibalikfakta.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=12390"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/dibalikfakta.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/12390\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":12392,"href":"https:\/\/dibalikfakta.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/12390\/revisions\/12392"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dibalikfakta.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/12391"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dibalikfakta.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=12390"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dibalikfakta.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=12390"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dibalikfakta.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=12390"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}