\n
MINAHASA TENGGARA, Dibalikfakta.com<\/a> \u2014 Persoalan pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap) bagi Hukum Tua, perangkat desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), Sulawesi Utara, menjadi sorotan.<\/p>\n Berdasarkan informasi dan keluhan yang disampaikan sejumlah pihak, hak keuangan aparat pemerintahan desa tersebut disebut belum dibayarkan selama empat bulan. Kondisi ini menimbulkan keresahan, mengingat Siltap merupakan salah satu sumber penghasilan bagi aparat desa yang setiap hari menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.<\/p>\n Persoalan tersebut turut menjadi perhatian publik karena hingga Jumat (30\/10\/2026), belum terdapat kepastian mengenai waktu pencairan hak keuangan tersebut.<\/p>\n Sejumlah pihak mempertanyakan langkah Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara di bawah kepemimpinan Bupati Ronal Kandoli dan Wakil Bupati Fredy Tuda dalam menyelesaikan persoalan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan aparat desa.<\/p>\n Persoalan Administrasi SK Ikut Disorot<\/p>\n Selain keterlambatan pembayaran Siltap, persoalan administrasi Surat Keputusan (SK) perpanjangan masa tugas Hukum Tua dan anggota BPD juga menjadi perhatian.<\/p>\n Dalam informasi yang dihimpun, SK sebelumnya disebut berakhir pada 1 April 2026, sementara pejabat terkait baru dilantik atau mulai aktif pada 10 April 2026.<\/p>\n Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai antisipasi administrasi yang seharusnya dilakukan agar tidak menghambat hak keuangan maupun pelaksanaan tugas aparat pemerintahan desa.<\/p>\n Para aparat desa berharap pemerintah daerah segera memberikan penjelasan mengenai penyebab persoalan tersebut sekaligus memastikan kepastian pembayaran Siltap.<\/p>\n Penurunan Kemampuan Fiskal Jadi Alasan<\/p>\n Di sisi lain, pihak pemerintah daerah melalui perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) disebut menjelaskan bahwa keterbatasan kemampuan keuangan daerah menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pembayaran Siltap.<\/p>\n Penurunan Dana Desa (DD) yang sebelumnya berkisar Rp600 juta hingga Rp1 miliar menjadi sekitar Rp200 juta sampai Rp300 juta per desa, serta penurunan Dana Alokasi Umum (DAU) lebih dari Rp100 miliar, disebut turut memengaruhi kondisi anggaran.<\/p>\n Namun, alasan keterbatasan fiskal tersebut dinilai belum menjawab keresahan aparat desa yang masih menunggu kepastian pembayaran hak mereka.<\/p>\n Informasi yang beredar menyebutkan bahwa pencairan Siltap berpotensi baru dapat dilakukan paling cepat pada Desember 2026, dengan mempertimbangkan kondisi dan ketersediaan anggaran.<\/p>\n LIDIKKRIMSUS.RI<\/a> Sulut Siapkan Pengaduan ke Ombudsman<\/p>\n Persoalan ini turut mendapat perhatian dari LIDIKKRIMSUS.RI<\/a> Provinsi Sulawesi Utara.<\/p>\n Organisasi tersebut menilai keterlambatan pembayaran Siltap serta persoalan administrasi yang menyertainya perlu mendapat perhatian serius pemerintah daerah.<\/p>\n