


{"id":16984,"date":"2026-11-15T13:20:29","date_gmt":"2026-11-15T13:20:29","guid":{"rendered":"https:\/\/dibalikfakta.com\/?p=16984"},"modified":"2026-11-15T13:20:29","modified_gmt":"2026-11-15T13:20:29","slug":"lsm-kibar-nusantara-merdeka-knm-hampir-dua-tahun-tanpa-kepastian-hukum-knm-desak-kapolres-mitra-dan-kejaksaan-buka-terang-penanganan-kasus-dugaan-persetubuhan-anak-di-bawah-umur","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dibalikfakta.com\/?p=16984","title":{"rendered":"LSM KIBAR NUSANTARA MERDEKA (KNM) HAMPIR DUA TAHUN TANPA KEPASTIAN HUKUM! KNM DESAK KAPOLRES MITRA DAN KEJAKSAAN BUKA TERANG PENANGANAN KASUS DUGAAN PERSETUBUHAN ANAK DI BAWAH UMUR"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"font-size: 14px;\">Dibalik fakta &#8211; Mitra\u2013 Keadilan tidak boleh menjadi barang mewah yang hanya dapat diperoleh oleh mereka yang memiliki kekuasaan, jabatan, dan kemampuan finansial. Hukum tidak boleh berjalan lambat ketika berhadapan dengan masyarakat kecil, terlebih ketika menyangkut dugaan tindak pidana terhadap anak di bawah umur.<\/span><\/p>\n<p>LSM Kibar Nusantara Merdeka (KNM) menyatakan keprihatinan serius sekaligus mendesak adanya penjelasan terbuka dari aparat penegak hukum terkait pengaduan seorang ibu bernama Darmawati Pakaya, warga Desa Tumbak, Kecamatan Pusomaen, Kabupaten Minahasa Tenggara.<br \/>\nBerdasarkan informasi dan pengakuan ibu korban, laporan dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur telah disampaikan kepada Polres Minahasa Tenggara pada Oktober 2024 dengan nomor laporan sebagaimana diberitakan, SSRP\/B\/148\/XI\/2024.<\/p>\n<p>Namun, hampir dua tahun berlalu, keluarga korban masih mempertanyakan kepastian penanganan perkara terhadap dua terlapor laki-laki.<br \/>\nPertanyaannya sederhana, tetapi sangat mendasar: Sampai kapan seorang ibu harus menunggu kepastian hukum atas laporan dugaan tindak pidana yang menyangkut masa depan dan perlindungan anaknya?<\/p>\n<p>1. KAPOLRES MITRA HARUS MEMBERIKAN PENJELASAN!<\/p>\n<p>1. KNM meminta Kapolres Minahasa Tenggara melalui Satreskrim memberikan penjelasan resmi mengenai perkembangan penyidikan, termasuk status hukum dua terlapor laki-laki.<br \/>\n2. Apabila perkara masih dalam proses penyidikan, apa kendala konkret yang menyebabkan penanganannya berlangsung begitu lama?<br \/>\n3. Apabila terdapat hambatan pembuktian, mengapa keluarga korban tidak memperoleh penjelasan yang memadai?<\/p>\n<p>Penegakan hukum tidak cukup hanya dengan menerima laporan masyarakat. Aparat kepolisian memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan, perlindungan, dan kepastian proses hukum kepada masyarakat.<\/p>\n<p>Kami tegaskan, jangan biarkan masyarakat kecil terus bertanya tanpa mendapatkan jawaban yang jelas.<\/p>\n<p>2. TUNTUTAN JAKSA TIGA TAHUN, PUTUSAN HAKIM TIGA BULAN: ADA APA?<\/p>\n<p>KNM juga menyoroti pengakuan Darmawati Pakaya mengenai putusan terhadap terdakwa perempuan yang disebut telah dijatuhi hukuman tiga bulan penjara.<br \/>\nMenurut keterangan ibu korban, jaksa menyampaikan bahwa tuntutan pidana terhadap terdakwa perempuan tersebut adalah tiga tahun penjara.<br \/>\nPerbedaan antara tuntutan dan putusan ini tentu menimbulkan pertanyaan bagi keluarga korban.<br \/>\nKami tidak bermaksud mengintervensi independensi majelis hakim. Namun, publik berhak mengetahui dasar pertimbangan hukum yang melatarbelakangi putusan tersebut.<br \/>\nOleh karena itu, KNM meminta agar salinan putusan dapat diakses sesuai ketentuan hukum sehingga masyarakat dapat memahami pertimbangan majelis hakim, pasal yang diterapkan, fakta persidangan, serta alasan penjatuhan pidana.<br \/>\nJangan sampai keluarga korban kehilangan kepercayaan terhadap proses peradilan hanya karena tidak memperoleh penjelasan yang transparan.<\/p>\n<p>3. DUA TERLAPOR LAKI-LAKI JANGAN DIBIARKAN TANPA KEJELASAN<\/p>\n<p>Persoalan yang paling mendesak adalah perkembangan penanganan perkara terhadap dua terlapor laki-laki.<br \/>\nMenurut pengakuan Darmawati, hingga berita ini disampaikan, kedua terlapor masih berada di kampung dan keluarga belum memperoleh informasi mengenai kapan perkara mereka akan dilimpahkan kepada kejaksaan.<\/p>\n<p>KNM mendesak Polres Minahasa Tenggara memberikan penjelasan mengenai status penyidikan kedua terlapor.<\/p>\n<p>Apakah keduanya telah diperiksa?<\/p>\n<p>Apakah alat bukti telah dikumpulkan?<\/p>\n<p>Apakah terdapat penetapan tersangka?<\/p>\n<p>Apakah penyidik masih membutuhkan<br \/>\nketerangan tambahan?<\/p>\n<p>Semua itu harus dijelaskan sesuai batas kewenangan dan ketentuan hukum.<br \/>\nKami mengingatkan bahwa perkara yang menyangkut dugaan tindak pidana terhadap anak harus ditangani dengan kesungguhan, kehati-hatian, dan keberpihakan pada perlindungan hak korban.<\/p>\n<p>Jangan sampai lambannya proses penanganan justru memperpanjang penderitaan keluarga korban.<\/p>\n<p>4. NEGARA WAJIB HADIR MELINDUNGI ANAK, BUKAN MEMBIARKAN KELUARGA BERJUANG SENDIRIAN<\/p>\n<p>Anak merupakan kelompok yang wajib mendapatkan perlindungan khusus dari negara.<\/p>\n<p>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah mengalami perubahan melalui<\/p>\n<p>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 memberikan landasan hukum bagi perlindungan anak dari kekerasan dan kejahatan seksual.<\/p>\n<p>Karena itu, KNM meminta seluruh institusi terkait memastikan hak korban terpenuhi, termasuk hak atas pendampingan, perlindungan identitas, informasi perkembangan perkara, dan pemulihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.<br \/>\nJangan hanya berbicara tentang perlindungan anak dalam seremoni dan slogan. Perlindungan anak harus dibuktikan melalui tindakan nyata.<\/p>\n<p>5. PERNYATAAN SIKAP DAN DESAKAN KNM<\/p>\n<p>Atas persoalan tersebut, LSM Kibar Nusantara Merdeka menyampaikan tuntutan:<\/p>\n<p>1. Mendesak Kapolres Minahasa Tenggara memberikan penjelasan resmi mengenai perkembangan laporan polisi Nomor SSRP\/B\/148\/XI\/2024.<br \/>\n2. Mendesak Satreskrim Polres Minahasa Tenggara menjelaskan status hukum dan perkembangan penyidikan terhadap dua terlapor laki-laki.<br \/>\n3. Mendesak Kejaksaan Negeri Amurang memberikan penjelasan mengenai proses penuntutan terhadap terdakwa perempuan, sesuai kewenangan dan ketentuan hukum.<br \/>\n4. Meminta Pengadilan Negeri Tondano memastikan akses keluarga korban terhadap informasi dan salinan putusan sesuai prosedur yang berlaku.<br \/>\n5. Meminta pengawasan dari lembaga perlindungan anak terhadap pemenuhan hak dan pemulihan korban.<br \/>\n6. Mendesak dilakukan evaluasi apabila ditemukan kelalaian, ketidakprofesionalan, atau pelanggaran prosedur dalam penanganan perkara.<\/p>\n<p>PENEGASAN KNM<\/p>\n<p>Kami ingin mengingatkan seluruh aparat penegak hukum bahwa seragam, jabatan, dan kewenangan bukanlah kekuasaan untuk membuat masyarakat menunggu tanpa kepastian.<br \/>\nHukum harus memberikan perlindungan kepada setiap warga negara tanpa membedakan status sosial dan kemampuan ekonomi.<br \/>\nSeorang ibu yang datang mencari keadilan untuk anaknya tidak boleh dipandang sebagai masyarakat yang tidak memahami hukum, kemudian dibiarkan berjalan sendiri menghadapi proses hukum yang panjang.<\/p>\n<p>JANGAN BIARKAN KEADILAN BERHENTI DI TENGAH JALAN<\/p>\n<p>Jika benar terdapat hambatan dalam penanganan perkara, jelaskan kepada publik sesuai ketentuan hukum. Jika ditemukan pelanggaran prosedur, lakukan evaluasi dan pertanggungjawaban.<br \/>\nKNM tidak meminta aparat menghukum seseorang tanpa proses pembuktian. KNM menuntut agar hukum dijalankan secara profesional, transparan, tidak diskriminatif, dan memberikan kepastian.<\/p>\n<p>KAMI BERDIRI BERSAMA PERJUANGAN MENCARI KEADILAN BAGI KORBAN ANAK. SEBAB KETIKA HAK SEORANG ANAK DIPERTANYAKAN, NEGARA TIDAK BOLEH MEMILIH UNTUK DIAM. Tegas Yohanes misah<\/p>\n<p>Tim Redaksi<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dibalik fakta &#8211; Mitra\u2013 Keadilan tidak boleh menjadi barang mewah yang hanya dapat diperoleh oleh mereka yang memiliki kekuasaan, jabatan, dan kemampuan finansial. Hukum tidak boleh berjalan lambat ketika berhadapan dengan masyarakat kecil, terlebih ketika menyangkut dugaan tindak pidana terhadap anak di bawah umur. LSM Kibar Nusantara Merdeka (KNM) menyatakan keprihatinan serius sekaligus mendesak adanya<\/p>\n","protected":false},"author":31,"featured_media":16985,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[184,28,1,74],"tags":[],"class_list":{"0":"post-16984","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-gaming-zone","8":"category-kabar-indonesia","9":"category-ekonomi","10":"category-tni-polri"},"views":152,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dibalikfakta.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/16984","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dibalikfakta.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dibalikfakta.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dibalikfakta.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/31"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dibalikfakta.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=16984"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/dibalikfakta.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/16984\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":16986,"href":"https:\/\/dibalikfakta.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/16984\/revisions\/16986"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dibalikfakta.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/16985"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dibalikfakta.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=16984"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dibalikfakta.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=16984"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dibalikfakta.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=16984"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}