MANADO-Dibalikfakta.com Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Utara Nomor 18/T/LHP/DJPKN-VI.MND/PPD.03/12/2025 tertanggal 4 Desember 2025 mengungkapkan fakta serius dalam pengelolaan keuangan Kota Manado.
Dari pemeriksaan cakupan Tahun Anggaran 2024 hingga Triwulan III 2025, BPK menemukan total 9 pokok permasalahan dengan nilai anggaran yang bermasalah mencapai Rp 6.655.550.600.
Yang menjadi sorotan utama, seluruh temuan dan nilai kerugian tersebut terbentuk dan terjadi sepenuhnya di masa kepemimpinan Wali Kota Andrei Angouw dan Wakil Wali Kota Richard Sualang, dalam periode jabatan 2021–2026.
Artinya, penyimpangan, kelalaian, hingga kerugian negara ini terjadi di bawah kendali pemerintahan definitif yang sedang berjalan.
Rincian Kerugian dan Penyimpangan
Dari total angka tersebut, BPK merinci: Rp 3.187.450.600 merupakan kerugian negara yang sudah pasti terjadi, Rp 2.045.800.000 berpotensi menjadi kerugian jika tidak segera diselesaikan, dan Rp 1.422.300.000 dikategorikan sebagai ketidakefisienan atau pemborosan anggaran.
Penyimpangan terbesar ditemukan pada Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Fisik, dengan kerugian mencapai Rp 2.627.400.000.
Rinciannya:
12 paket pekerjaan dibayar 100% padahal volume pekerjaan kurang dari kontrak: rugi Rp 1,82 Miliar
2 paket hasil tidak sesuai spesifikasi dan mutu buruk: rugi Rp 392 Juta
7 paket kesalahan hitung harga dan kemajuan fisik: rugi Rp 415,4 Juta
Pos kedua terbesar adalah Pengelolaan Persediaan dan Aset Daerah, yang berpotensi merugikan negara hingga Rp 1,24 Miliar. Masalahnya barang tercatat ada tapi fisiknya hilang, aset dibeli mahal tapi tidak dipakai, hingga prosedur penghapusan yang salah.
Disusul belanja jasa konsultan dan pihak ketiga yang merugikan serta boros Rp 872,2 Juta, karena dibayar lunas meski laporan belum selesai, penunjukan langsung tidak sesuai aturan, hingga hasil kerja tidak berguna.
Masalah lain yang tak kalah serius:
Perjalanan Dinas: Rugi Rp 298,75 Juta akibat klaim berlebih, ganda bayar, dan laporan tak lengkap.
Honorarium: Rugi Rp 212,3 Juta, dibayar meski kegiatan batal, tarif melebihi aturan, hingga dibayarkan ke pihak yang tidak berhak.
Bantuan Sosial dan Hibah: Potensi rugi Rp 805,3 Juta, penyaluran salah sasaran, bukti lemah, dan tidak dipertanggungjawabkan.
Pengadaan Barang: Pemborosan Rp 1,42 Miliar, beli jauh di atas harga pasar, barang tidak prioritas dan berlebihan.
Tak kalah krusial, tindak lanjut temuan tahun lalu baru mencapai 81,5%, belum tuntas, sementara pengawasan dinilai lemah dan pejabat yang lalai belum dikenakan sanksi tegas.
Opini WTP, Tapi Masih Banyak Kebocoran Menariknya, meski ada ratusan miliar lebih anggaran bermasalah, Pemerintah Kota Manado masih mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Catatan, hal ini hanya berarti laporan keuangan disajikan secara wajar, namun tidak menutupi fakta adanya pelanggaran prosedur, kelalaian, dan kerugian nyata dalam pelaksanaannya. Mayoritas masalah bersifat administrasi dan teknis, namun dampaknya tetap merugikan keuangan daerah dan rakyat.
Ketua DPC GMNI Manado Periode 2025–2027, Gerbong Wilsa Trisakti, Matthew Liling memberikan tanggapan keras terkait hasil pemeriksaan ini. Menurutnya, angka Rp 6,65 Miliar bukanlah angka kecil, dan menjadi bukti nyata lemahnya pengawasan internal serta ketidakcermatan pengelolaan uang rakyat di era pemerintahan sekarang.
“Angka ini sangat besar dan terjadi bertumpuk dalam rentang waktu dua tahun lebih. Yang paling mengkhawatirkan, seluruhnya terjadi di bawah kepemimpinan yang sama, Andrei Angouw dan Richard Sualang. Ini pertanda jelas bahwa sistem pengendalian di jajaran Pemkot Manado lemah, tidak berjalan efektif, dan ada kelalaian besar dari para pejabat pengelola anggaran,” tegas Matthew Liling kepada awak media.
Ia menambahkan, masyarakat berhak tahu ke mana larinya uang itu, siapa yang bertanggung jawab, dan kapan kerugian negara ini dikembalikan sepenuhnya.
“Opini WTP tidak boleh dijadikan tameng. WTP hanya bicara pencatatan, tapi fakta di lapangan menunjukkan ada kebocoran, ada uang hilang, ada barang tidak terpakai, ada proyek yang kurang volume tapi dibayar lunas. Ini yang harus dibenahi total,” beber jebolan Fakultas Hukum Unsrat ini.
Sebagai organisasi berpegang pada nilai kebenaran dan keadilan, GMNI Manado mengingatkan, Akan terus mengawasi ini. Uang rakyat harus kembali, dan yang lalai harus bertanggung jawab.
“Keuangan daerah bukan kantong pribadi, harus dikelola bersih, tertib, dan bermanfaat nyata bagi masyarakat Manado,” tutup Alumnus SMA Katolik Rex Mundi itu. (Koresy)
