Manado – Dibalikfakta. Com Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR ) Basuki Hadimuljono sering kali mengingatkan jajarannya bahwa jangan main main dengan uang negara dalam proses lelang infrastruktur apa lagi bersekongkol dengan penyedia jasa kontraktor dalam melakukan lelang sesuai aturan serta pekerjaan harus di awasi ketat.13/05/2023
Tetapi pernyataan tersebut, tidak berlaku di Balai BP2JK Sulut karena diduga ada permainan, makelar proyek oleh oknum Balai BP2JK SULUT, hingga para pemenang tender tidak lagi di nilai dari aspek kualitas barang, persyaratan dan tahapan mengikuti tender melainkan hanya di lihat siapa kontraktornya, sehingga berdampak pada proyek Pelaksana Jalan Nasional ( BPJN ) terabaikan. Paket pekerjaan pemeliharaan jalan yang ada di ruas Kapitu, Motoling, Tompaso Baru dan Modoinding menuai banyak sorotan publik dan masyarakat sekitarnya.
Paket pekerjaan pemeliharaan jalan tersebut di sekitaran Desa Kecamatan Motoling yang merupakan sarana dan prasarana bagi masyarakat sekitar melakukan aktivitas, terhambat karena adanya jalan yang berlubang ‘ekstrem’ dan hanya dibiarkan.
Perbaikan jalan ini jelas sangat berdampak bagi ekonomi warga setempat. Namun sangat disayangkan sampai saat ini belum juga selesai sehingga merugikan masyarakat yang ada di desa-desa tersebut, karena mayoritas penduduk tersebut rata-rata petani sayuran yang menjual hasil mereka ke pasar-pasar bahkan juga di bawah keluar Provinsi Sulawesi Utara untuk menopang pertumbuhan ekonomi.
Kuat dugaan proyek tersebut ditinggalkan PT Bragas yang kala itu menang lelang tapi dengan harga dibawah normal apa lagi PT Bragas dari luar Sulut jadi kebingungan karena tidak memiliki dukungan alat berat dan AMP. Kemudian PPK FS yang disinyalir berafiliasi dengan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) sebagai institusi yang menggelar tender, diduga ikut menjadi makelar di BPJN mengintervensi terlalu jauh, sehingga buntutnya, pekerjaan ruas jalan Kapitu menuju Modoinding hingga saat ini belum selesai
Akibat kinerja PPK BPJN berinisial FS yang juga diduga sebagai makelar proyek di BPJN Sulut tersebut, beliau mendapat sorotan ‘pedas’ dari aktivis PAMI-P dan Brigade Manguni Indonesia BMI karena jelas bertolak belakang dengan Kepala Balai yakni Bapak Hendro Satrio yang selalu mengharapkan proyek pekerjaan jalan yang ada di Sulawesi Utara semuanya harus terlaksana sesuai spek guna mendukung program pemerintah pusat maupun daerah, untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Ditempat terpisah saat di hubungi via pesan WhatsApp Aktivis PAMI Perjuangan beliau juga Tonaas BMI Jeffrey Sorongan dengan tegas menyampaikan bahwa “Oknum PPK itu lebih baik diganti saja jangan cuma habiskan uang negara, saya juga meminta kepada Kepala Balai agar memanggil oknum PPK agar bertanggungjawab dengan pekerjaan itu dan mengevaluasi pekerjaan tersebut karena sudah merugikan masyarakat dari segi ekonomi. Beliau juga meminta agar supaya Dinas terkait mengawasi proses lelang di Balai BP2JK jangan sampai merugikan uang Negara.”
Ucap Sorongan.
( Stefanus )
