Sulawesi Utara – dibalikfakta.Com – Ada apa dengan Balai BP2JK Sulut, pasalnya banyak proyek Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR ) waktu dilelang, dimenangkan oleh kontraktor luar Daerah. Walau pun diduga pihak perusahaan tidak memiliki alat untuk menunjang pekerjaan, dan banyak pekerja harian yang gajinya tidak di bayarkan oleh pihak kontraktor sehingga meyulut kemarahan masyarakat Sulut.
Seperti yang terjadi baru baru ini, Proyek BPJN, yang di kerjakan oleh PPK 1.5 Josanti ramai di beritakan. Pasalnya kontraktor PT Nugroho Lestari, tidak mau membayar upah para pekerja harian, sehingga dikabarkan dalam waktu dekat ini para pekerja akan menggelar aksi unjuk rasa di Balai BPJN dan dilokasi proyek.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sering kali mengingatkan jajarannya bahwa jangan main main dengan uang negara dalam proses lelang infrastruktur apa lagi bersekongkol dengan penyedia jasa kontraktor dalam melakukan lelang sesuai aturan serta pekerjaan harus di awasi ketat, tetapi hal tersebut tidak berlaku buat perusahan PT Nugroho Lestari
Tetapi pernyataan tersebut, tidak berlaku di Balai BP2JK Sulut karena diduga ada permainan, makelar proyek oleh oknum Balai BP2JK SULUT, hingga para pemenang tender tidak lagi di nilai dari aspek kualitas barang, persyaratan dan tahapan mengikuti tender melainkan hanya di lihat siapa kontraktornya, sehingga berdampak pada proyek Pelaksana Jalan Nasional ( BPJN ) terabaikan, gaji para pekerja tidak dibayar sehingga menuai banyak sorotan publik dan masyarakat sekitarnya.
Paket pekerjaan preservasi jalan di sekitaran Desa Girian – Kema – Rumbia dengan nilai kontrak 20.862.959.000.00 penanganan jalan efektif 11,22 km, penanganan jalan non efektif 70,14 km dan penanganan jembatan 409,10 meter Kota Bitung, Kabupaten Minahasa Utara yang merupakan sarana dan prasarana bagi masyarakat sekitar melakukan aktivitas, gaji para pekerja harian tidak di bayarkan
Perbaikan jalan ini jelas sangat berdampak bagi ekonomi warga setempat. Namun sangat disayangkan sampai saat ini belum juga selesai sehingga merugikan masyarakat yang ada di desa-desa tersebut, karena mayoritas penduduk tersebut rata-rata petani dan nelayan yang menjual hasil mereka ke pasar-pasar bahkan juga di bawah keluar Provinsi Sulawesi Utara untuk menopang pertumbuhan ekonomi.
Kuat dugaan proyek PT Nugroho Lestari yang kala itu menang lelang, dengan harga dibawah normal apa lagi PT Nugroho Lestari dari luar Sulut jadi kebingungan karena diduga tidak memiliki dukungan alat berat dan AMP. Kemudian PPK JS yang disinyalir berafiliasi dengan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) sebagai institusi yang menggelar tender, diduga ikut menjadi makelar di BPJN mengintervensi terlalu jauh, sehingga buntutnya, gaji para pekerja, bahkan dikabarkan para pekerja yang terdahulu sampai menyita mobil perusahan PT Nugroho Lestari
Akibat kinerja PPK BPJN Josanti yang juga diduga sebagai makelar proyek di BPJN Sulut tersebut, beliau mendapat sorotan ‘pedas’ dari Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Barak Mada Sulut Frenddy Boy Barahama menurutnya
Hal tersebut bertolak belakang dengan Kepala Balai yakni Bapak Hendro Satrio yang selalu mengharapkan proyek pekerjaan jalan yang ada di Sulawesi Utara semuanya harus terlaksana sesuai spek guna mendukung program pemerintah pusat maupun daerah, untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dan para pekerja,
Freddy Boy Barahama dengan tegas menyampaikan bahwa “Oknum PPK 1.5 Josanti lebih baik diganti saja jangan cuma habiskan uang negara, saya juga meminta kepada Kepala Balai agar memanggil oknum PPK agar bertanggung jawab dengan gaji para pekerja kenapa tidak dibayarkan,
Dan saya minta Kabalai bertindak cepat mengevaluasi pekerjaan tersebut apa lagi jika aksi unjuk rasa digelar, pastinya akan merusak reputasi BPJN karena sudah merugikan masyarakat dari segi ekonomi, beliau juga meminta agar supaya Dinas terkait mengawasi proses lelang di Balai BP2JK jangan sampai merugikan uang Negara,
Begitu juga dengan Balai BP2JK agar supaya dalam melaksanakan lelang, harus transparan agar supaya kejadian seperti ini tidak terulang kembali,” ujar Ketua LSM Barak Mada Sulut Freddy Boy Barahama 15/11/2023 ( Stefanus )
