Dibalik Fakta – CILEGON, [NAMA MEDIA] – Dugaan aktivitas penyelewengan BBM jenis solar atau yang dikenal dengan istilah “kencingan solar” terjadi di kawasan Lingkar, Kota Cilegon, Banten.
Dugaan itu mencuat saat awak media MEDIA hendak melakukan peliputan dan konfirmasi langsung ke lokasi serang,10 November 2026
Namun, saat hendak masuk ke lokasi, awak media dihalangi oleh petugas keamanan yang berjaga di pintu masuk.
Ketika ditanya alasannya, petugas keamanan tersebut mengaku hanya menjalankan perintah pimpinan dan awak media tidak diperbolehkan masuk ke lokasi.Tidak boleh masuk, ini perintah bos, ujar petugas keamanan tersebut kepada awak media.
Tidak hanya dihalangi, awak media juga mengaku diiming-imingi uang sebesar Rp 1 juta oleh seorang oknum yang mengaku sebagai ketua keamanan di lokasi tersebut. Uang itu diduga agar awak media tidak melanjutkan peliputan.Tawaran tersebut tegas ditolak oleh awak media.Kami datang sebagai jurnalis untuk menyampaikan informasi yang benar kepada publik. Kami menolak tawaran tersebut,” kata awak media
MELANGGAR UU PERSTindakan penghalangan terhadap jurnalis yang sedang menjalankan tugas jurnalistik diduga melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Dalam UU Pers tersebut ditegaskan:Pasal 4 ayat (1): Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
Pasal 4 ayat (3): Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
Pasal 6 huruf a Pers nasional melaksanakan peranan memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui.
Pasal 8 Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.
Pasal 18 ayat (1): Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Dengan demikian, penghalangan terhadap awak media yang hendak melakukan konfirmasi dan peliputan bukan hanya persoalan etika, tetapi juga berpotensi sebagai tindak pidana.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengelola lokasi belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan aktivitas tersebut maupun terkait penghalangan terhadap awak media.
Awak media masih berupaya melakukan konfirmasi lanjutan kepada pihak terkait, termasuk Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, dan Polres Cilegon.
Masyarakat berharap aparat penegak hukum segera turun tangan dan melakukan pemeriksaan, karena dugaan penyelewengan BBM subsidi sangat merugikan negara dan masyarakat.
Slamet R
