MINSEL-Dibalikfakta.com- Mirisnya Mantan Hukum Tua Desa Boyong Atas Olviana R.Mondigir, SIP, Kecamatan Tenga, Mengakui Tindakan penggelapan gaji perangkat desa (Penghasilan Tetap/Siltap) merupakan tindak pidana korupsi dan pelanggaran hukum serius yang dapat dilaporkan ke aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Jika Anda mengetahui atau menjadi korban dari oknum oknum aparatur desa (seperti Kepala Desa atau Bendahara) yang menahan atau menyalahgunakan hak keuangan ini, ada jalur resmi yang bisa ditempuh untuk menuntut hak serta memberikan sanksi hukum bagi pelaku.
Dari hasil Konfirmasi kepada mantan hukum tua desa boyong atas Olviana R.Mondigir, SIP, Mengakui bahwa salah satu gaji perangkat desa di bagi bagi ke staf desa dengan Total selama setahun Rp. 22.800.000
Maka Pejabat yang baru di angkat bisa memproses Langkah Hukum Melaporkan Penggelapan Gaji Perangkat Desa
Masyarakat maupun perangkat desa yang dirugikan dapat mengadukan kasus penyalahgunaan wewenang ini melalui tingkatan berikut:
Pemerintah Desa khusunya Hukum Tua yang baru bisa buat Aduan kepada (Camat & Dinas PMD): Pihak Kecamatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) memiliki kewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa.
Laporan ke Inspektorat Kabupaten:
Inspektorat selaku auditor internal pemerintah daerah berwenang melakukan audit khusus (Pemeriksaan Khusus) untuk menemukan indikasi kerugian negara atau pemotongan anggaran ilegal.
Laka Hukum Laporan Pidana ke Kejaksaan atau Kepolisian (Tipidkor): Jika terbukti dana dicairkan dari kas daerah namun sengaja ditahan atau masuk ke rekening pribadi oknum, kasus ini dapat dilaporkan sebagai tindak pidana penggelapan jabatan atau korupsi ke Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polres atau Kejaksaan Negeri setempat.
Dasar Hukum & Hak Keuangan Perangkat Desa Berdasarkan regulasi nasional, hak keuangan para aparatur desa dilindungi oleh hukum dan memiliki standar besaran yang diatur ketat dalam Undang undang.
Aturan Gaji Terbaru: Besaran Penghasilan Tetap (Siltap) telah disesuaikan setara dengan gaji pokok PNS Golongan II/a melalui regulasi turunan seperti PP Nomor 16 Tahun 2026.
Jeratan Hukum Pelaku kepada Mantan Hukum Tua Olviana R.Mondigir, SIP yang terbukti mengakui menggelapkan anggaran operasional atau gaji perangkat dapat dijerat Pasal 8 UU Tindak Pidana Korupsi mengenai penggelapan uang atau surat berharga oleh pegawai negeri/orang yang menjalankan jabatan umum, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun.
Jika masyakarat dan Hukum Tua yang baru bisa melaporakan aduan atau ingin memastikan regulasi spesifik daerah Anda, silakan sampaikan detail tambahan agar dapat dibantu lebih lanjut.
Apakah kasus penggelapan ini terjadi di wilayah kabupaten mana, dan apakah Anda memerlukan format draf surat laporan pengaduan resmi untuk dikirimkan ke Inspektorat atau Camat, (Koresy)
