Dibalik fakta + Sulut – Kibar Nusantara Merdeka kembali bersuara keras. LSM mendesak Polres Kepulauan Sangihe dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tahuna untuk segera menetapkan tersangka para pelaku tambang emas ilegal di Sangihe, serta hasil penyitaan alat berat yang sudah terpasang Police Line untuk dijadikan aset negara.
Desakan itu disampaikan langsung oleh koordinator LSM Kibar Nusantara Merdeka, Yusak wallo ,menyusul mandeknya proses hukum tambang ilegal di Sangihe, meskipun lokasi dan alat beratnya sudah dipasangi garis polisi.
Sudah cukup drama Police Line-nya. Sekarang kami desak Polres dan Kejari Tahuna segera tetapkan tersangka para pelakunya tambang ilegal. Jangan hanya pasang Police Line lalu dibiarkan. Yusak w Selasa (11/11/26)
Menurut Yusak hingga hari ini masyarakat Sangihe belum melihat ada satupun mafia tambang ilegal yang ditetapkan sebagai tersangka, padahal barang buktinya sudah sangat jelas di depan mata, berupa excavator dan peralatan tambang lainnya yang berada di lokasi yang sudah di-Police Line.
Kalau alat berat sudah di-Police Line, berarti sudah ada peristiwa pidana. Masa tersangkanya tidak ada? Siapa pemilik modalnya? Siapa pemilik alat beratnya? Siapa yang suruh operator kerja? Semua harus diusut dan ditetapkan tersangka. ujarnya.
Yusak juga mendesak agar alat berat yang sudah di-Police Line tersebut tidak dibiarkan berlama-lama di lokasi.
Terkait alat berat yang sudah di Police Line, segera sita jadi aset negara. Bawa ke Mapolres, amankan, proses hukumnya sampai putusan pengadilan dirampas untuk negara. Jangan sampai alat berat itu hilang, dipindahkan, atau kembali beroperasi di malam hari.tegasnya.
Ia menilai, penyitaan alat berat menjadi aset negara akan memberikan efek jera dan juga keuntungan bagi negara.
Satu excavator harganya Rp1,5 sampai Rp2 Miliar. Kalau ada 10 unit, itu Rp15-20 Miliar aset negara yang bisa diselamatkan. Uang hasil lelangnya bisa masuk kas negara, bisa untuk bangun jalan, sekolah, dan kesejahteraan rakyat Sangihe. Jangan dibiarkan kembali ke tangan mafia. tambahnya.
Tetapkan pemilik modal, pemilik alat berat, operator, dan oknum pembeking sebagai tersangka sesuai Pasal 158 UU Minerba No 3 Tahun 2020, ancaman 5 tahun penjara dan denda Rp100 Miliar.
Kejari Tahuna diminta tidak diam, segera koordinasi dengan Polres untuk percepatan berkas perkara (P-21) agar pelaku segera disidangkan.
Semua alat berat yang sudah di-Police Line wajib disita negara, jangan cuma jadi pajangan di lokasi tambang.
Rakyat Sangihe menunggu bukti kerja nyata, bukan pencitraan. Kalau Polres dan Kejari serius, dalam waktu dekat tersangka sudah diumumkan dan alat berat sudah disita. Kami akan kawal sampai tuntas, tutup Yusak walo
Hingga berita ini diterbitkan, Kapolres Kepulauan Sangihe dan Kajari Tahuna belum memberikan keterangan resmi terkait desakan penetapan tersangka dan penyitaan alat berat tersebut.
Redaksi membuka ruang hak jawab sesuai UU Pers No 40 Tahun 1999.
Tim Redaksi
