menindaklanjuti pembahasan lanjutan rapat koordinasi Nasional pengendalian Inflasi Daerah oleh presiden RI. Rapat Tersebut Dipimpin oleh menteri dalam negeri M. Tito Karnavian dari ruang utama gedung A lantai III.
Dalam arahan mendagri, paska Pengaruh Covid 19 , membuat beberapa kegiatan yg ada di lintas masyarakat, negara maupun internasional melambat, yang berpengaruh terhadap keadaan ekonomi dunia, contohnya seperti efek domino, masalah sosial, pengangguran, bertambahnya kemiskinan, dan lain-lain , solusi dlam menyelesaikan hal tersebut adalah perlu adanya penanganan cepat dalam menangani covid 19. Mendagri juga mengingatkan kepada seluruh bupati/walikota membuat penyelenggaraan pengendalian inflasi daerah yang di tetapkan dengan keputusan kepala daerah, TPID berdasarkan kepmendagri nomor 500058135 tanggl 2 oktober 2017, dan juga menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional. Tugas dari TPID Kabupaten/Kota antara lain mengumpulkan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan barang lainnya serta jasa pada tingkat kabupaten/kota.
2. Rabu 24 Agustus 2022 Pukul 09.00 Wib Pj. Bupati Mengikuti Vidcon Pemantapan dan Evaluasi dan pelaksanaan Tugas , fungsi dan Kewajiban yang di ikuti 6 Penjabat Gubernur 50 Penjabat Bupati dan 10 Walikota yang di adakan oleh kemendagri. Dalam vidcon tersebut, mendagri mengatakan kepada seluruh penjabat gubernur, bupati/walikota bahwa salah satu penjabat harus mempersiapkan dan meyiapkan pemilihan umum serentak 2024 serta memperhatikan tugas dan wewenang penjabat sesuai dengan UU no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Mengharapkan agar supya penjabat kepala daerah harus bekerja secara optimal , mengingat penjabat daerah dipilih oleh mendagri dan presiden, sehingga tidak memiliki beban politik dan biaya lebih. juga membuat program2 yang inovatif serta turun langsung kemasyarakat guna mengetahui langsung permasalahan yang terjadi di wilayah. Dan akan melakukan monitoring dan evaluasi berkala tiap 3 bulan agar penjabat kepala daerah bekerja secara optimal kepada masyarakat hingga akhir masa jabatan.
Pukul 10.30 Wita ,Pj. Bupati kepulauan sangihe di dampingi kadis kominfo, kadis PUPR,kadis pendidikan,kadis Kesehatan menghadiri Acara APKASI procurement Network 2022 Expo dan forum, yang di hadiri oleh mendagri, M. tito Karnavian, sekjen (Suhajar Diantoro), kepala LKPP (H. Abdulah Azwar Anas) dan beberapa Bupati yang hadir . Ketua umum APKASI (Sutan Riska Tuanku Kerajaan) melaporkan Tujuan diselenggarakannya APKASI expo dan Forum merupakan agenda Tahunan yang bertujuan untuk mendukung program2 pemerintah daerah, menyukseskan gerakan nasional bangga buatan indonesia pada pengadaan barang/jasa pemerintah daerah serta mengoptimalkan serapan anggaran belanja penagadaan barang/jasa produk UMKM dan koperasi. Ketua LKPP (H.Abdulah Anas) menjelaskan dalam sambutannya, bahwa, pentingnya memiliki e’katalog dalam bertransaksi untuk mendukung dan mendorong produk2 lokal dan produk2 daerah. Selanjutnya dalam Sambutan Mendagri , menjelaskan terkait pengaruhnya konflik rusia dan ukraina yg membawa oengaruh secara global dalam terjadinya inflasi di seluruh dunia, tak lepas dari pengaruh dua negara ini yang memnpunyai energi dan pangan, perbandingan dengan indononesia sendri, bisa di katakan rendah dibandingkan denga negara2 lain, pada inflasi pangan meningkat dan inflasi energi yang rendah, akibatnya inflasi yang tinggi akan melemahkan daya beli masyarakat terutama dalam produksi dalam negeri selnjutnya dapat menurunkan kepercayaan tentang nilai mata uang domestik. Oleh karena itu, melalu program pak jokowi, yaitu program penggunaan produk dalam negeri, dalam rangka gerakan nasional bangga buatan indonesia.
4. Pukul 13.00 Wib, , Pj. Bupati Kepulauan Sangihe Melanjutkan Agenda Kerja ke MABES TNI jakarta Utara, Bersama Komandan Laut Tahuna Bapak Sobarudin, dan di dampingi Oleh Kadis Lingkungan Hidup, menggelar Pertemuan dengan Kadis Faslanal Mabesal Bapak Laksma Agus Santoso .dalam hal ini, pertemuan tersebut membahas terkait percepatan pembangunan pangkalan armada angkatan laut yg ada di pananaru sekaligus Mensuport kesiapan administrasi kepengurusan Ijin atau rekomendasi persetujuan ijin lingkungan Hidup dari kementerian lingkungan hidup.
