Dibalik fakta.com – Ketua Laskar Manguni Indonesia (LMI) Minahasa : Noldy Lila Kami menyampaikan pernyataan sikap tegas atas dugaan praktik monopoli dan pengondisian tender proyek-proyek strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2025.
Berdasarkan informasi dan temuan lapangan, terdapat indikasi kuat praktik tidak sehat dalam proses lelang di sejumlah perangkat daerah. Seorang kontraktor lokal berinisial Hae diduga berulang kali memenangkan proyek-proyek bernilai besar di berbagai instansi, antara lain:
Pekerjaan Rumah Dinas Bupati (± Rp2,5 miliar)
Rumah Dinas DPRD Minahasa (± Rp1,5 miliar)
Pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah (± Rp14 miliar)
Sejumlah proyek pada Dinas Kesehatan
Paket pekerjaan infrastruktur jalan pada Dinas PUPR
Kemenangan beruntun tersebut memunculkan dugaan serius adanya praktik pengondisian tender, termasuk indikasi penggunaan perusahaan lain yang diduga hanya dipinjam namanya (perusahaan bendera).
Dugaan ini diperkuat dengan adanya peran seorang oknum pejabat di Dinas PUPR Minahasa berinisial R (Rif) yang diduga memiliki posisi strategis dalam memengaruhi arah proses tender. Oknum tersebut juga dikabarkan memiliki kedekatan khusus dengan Bupati, sehingga menimbulkan kekhawatiran publik akan adanya konflik kepentingan dan intervensi kekuasaan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Menurut Ketua Laskar Manguni Indonesia (LMI) Minahasa, Noldy Lila, apabila dugaan ini benar terjadi, maka hal tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih serta merampas hak pelaku usaha lain untuk bersaing secara adil.
Tender proyek pemerintah harus menjadi ruang persaingan yang sehat dan terbuka. Jika ada pengondisian pemenang atau monopoli proyek oleh pihak tertentu, maka itu bukan hanya pelanggaran administrasi, tetapi berpotensi menjadi tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara,” tegas Noldy Lila.
Dasar Hukum yang Menjadi Acuan
Praktik monopoli dan pengondisian tender, apabila terbukti, merupakan pelanggaran serius terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya terkait penyalahgunaan kewenangan dan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara.
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (beserta perubahannya), yang menegaskan prinsip pengadaan harus:
Efisien,Efektif,Transparan,Terbuka
Bersaing Adil dan tidak diskriminatif Akuntabel
Apabila terdapat pengondisian pemenang tender atau pengaturan persaingan, maka hal tersebut bertentangan langsung dengan prinsip dasar pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Pernyataan Sikap
Ketua Laskar Manguni Indonesia (LMI) Minahasa Noldy Lila menyampaikan beberapa sikap tegas sebagai berikut:
Mendesak aparat penegak hukum, baik Kejaksaan maupun Kepolisian, untuk segera melakukan penyelidikan menyeluruh dan transparan terhadap seluruh proses tender Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Minahasa.
Meminta Inspektorat Daerah dan lembaga pengawas internal pemerintah untuk membuka seluruh dokumen proses lelang secara transparan kepada publik.
Mendesak Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk menelusuri dugaan praktik monopoli dan persekongkolan tender dalam proyek-proyek tersebut.
Jika terbukti terdapat penyalahgunaan jabatan, intervensi kekuasaan, atau persekongkolan, maka pihak-pihak yang terlibat harus diproses hukum tanpa pandang bulu.
Proyek-proyek tersebut bersumber dari uang rakyat. Setiap rupiah yang dialokasikan untuk pembangunan seharusnya memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, bukan menjadi ladang praktik kolusi dan monopoli terselubung.
Kami menegaskan bahwa rilis ini disampaikan sebagai bentuk kontrol sosial dan kepedulian terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Prinsip equality before the law harus ditegakkan, tidak boleh ada kekebalan hukum di balik jabatan ataupun kedekatan politik.
Apabila tidak ada klarifikasi dan transparansi dari pihak terkait, maka kami akan mendorong langkah hukum dan pelaporan resmi kepada aparat penegak hukum serta lembaga pengawas yang berwenang.
Hidup transparansi.
Lawan monopoli.
Tegakkan hukum tanpa kompromi.
(Tim Redaksi)
