Dibalikfakta.com – Kejaksaan tinggi Sulawesi Utara terus melakukan langkah tegas dalam penindakan kasus dugaan korupsi bencana gunung ruang dan beberapa saksi diperiksa kini kejaksaan akan melakukan Pemanggilan suami Bupati Kepulauan Sitaro dalam kasus bantuan bencana Gunung Ruang, adalah sinyal keras bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam pengelolaan dana kemanusiaan di daerah tersebut.
LSM Kibar Nusantara Merdeka menilai, ini bukan sekadar proses klarifikasi biasa. Kami mencium adanya indikasi kuat praktik penyalahgunaan kekuasaan, konflik kepentingan, dan dugaan keterlibatan lingkaran elit kekuasaan dalam pengelolaan bantuan bencana.
PERTANYAAN BESAR KAMI:
– Dalam kapasitas apa suami Bupati dipanggil oleh Kejati Sulut ?
– Siapa yang memberi ruang bagi pihak keluarga kepala daerah untuk masuk dalam urusan distribusi bantuan?
– Apakah ada aliran dana yang mengarah kepada pihak-pihak tertentu di luar mekanisme resmi ?
Jika benar ada keterlibatan, maka ini adalah tindakan biadab yang mencederai rasa kemanusiaan dan menghina penderitaan rakyat korban bencana.
Kami menegaskan bahwa berdasarkan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, setiap penyelenggara negara wajib bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Keterlibatan keluarga dalam urusan kekuasaan, apalagi menyangkut dana bencana, merupakan indikasi nyata praktik nepotisme yang tidak bisa ditoleransi.
Lebih jauh, jika ditemukan adanya penyalahgunaan anggaran bantuan, maka hal ini berpotensi melanggar :
– UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
– UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menegaskan bahwa bantuan bencana harus dikelola secara transparan dan akuntabel.
PERNYATAAN TEGAS KAMI :
1. Mendesak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara untuk tidak bermain-main dan segera mengusut tuntas kasus ini tanpa tebang pilih.
Jangan beri ruang bagi pelaku korupsi jika ada bau busuk dalam kekuasaan dalam terkait dana Bencana gunung ruang harus segara ditindak Tegas
2. Meminta agar status hukum pihak-pihak yang terlibat segera diumumkan secara terbuka kepada publik.
3. Menuntut transparansi penuh terhadap seluruh aliran dana bantuan bencana Gunung Ruang.
4. Mendesak pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang diduga terlibat, termasuk pejabat daerah dan pihak keluarga yang memiliki akses terhadap kebijakan.
Kami ingatkan:
Jangan jadikan penderitaan rakyat sebagai ladang bancakan kekuasaan. Jika benar ada praktik kotor di balik bantuan bencana ini, maka ini bukan hanya kejahatan hukum, tetapi kejahatan moral terhadap kemanusiaan.
LSM Kibar Nusantara Merdeka siap mengawal, menginvestigasi, dan membawa kasus ini hingga ke tingkat nasional, termasuk melaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apabila ditemukan indikasi kuat adanya korupsi.
Jika hukum tidak ditegakkan dengan benar, maka rakyat akan kehilangan kepercayaan. Dan ketika kepercayaan hilang, yang tersisa hanyalah kemarahan.
Kami tidak akan diam. Kami tidak akan mundur. Bongkar sampai tuntas! Tutup missa
Tim Redaksi
