Dibalikfakta.com – Dugaan pengeroyokan terhadap seorang pemilik barang yang hendak mengirimkan muatan tujuan Sofifi di Pelabuhan Manado menuai kecaman keras dari berbagai pihak. Peristiwa tersebut diduga bermula dari perselisihan terkait perhitungan biaya pemuatan barang yang dianggap tidak lagi sesuai dengan ketentuan dan memberatkan pengguna jasa pelabuhan.
Korban diketahui mama CM yang mempertanyakan besaran biaya dan mekanisme pemuatan terlibat adu mulut dengan salah seorang pengurus perusahaan bongkar muat (PBM) berinisial AL. Namun yang sangat disayangkan, persoalan yang seharusnya dapat diselesaikan secara profesional justru berujung pada tindakan kekerasan. Sejumlah buruh yang diduga berada di bawah koordinasi AL disebut langsung melakukan pengeroyokan terhadap korban hingga mengalami luka-luka dan babak belur.
Menanggapi kejadian tersebut, Ketua Tim Investigasi DPP LSM Kibar Nusantara Merdeka, Fenly Sigar, SE.SH.MM.MP.d mengecam keras tindakan kekerasan yang terjadi di kawasan pelabuhan tersebut.
Menurut Fenly Sigar, apabila dugaan pengeroyokan tersebut benar terjadi, maka tindakan tersebut merupakan bentuk premanisme yang tidak boleh mendapat tempat dalam aktivitas pelayanan kepelabuhanan.
Pelabuhan adalah fasilitas publik dan pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Tidak boleh ada pihak yang merasa paling berkuasa lalu menggunakan kelompok massa atau buruh untuk melakukan intimidasi maupun kekerasan terhadap pengguna jasa. Jika persoalan hanya karena keberatan terhadap biaya pemuatan barang, maka penyelesaiannya harus melalui dialog dan mekanisme hukum, bukan dengan pengeroyokan, tegas Fenly Sigar.
Fenly menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum sehingga setiap tindakan main hakim sendiri harus diproses secara pidana tanpa pandang bulu.
Secara hukum, tindakan tersebut dapat dijerat dengan Pasal 170 ayat (1) KUHP tentang kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Apabila mengakibatkan luka-luka, maka ancaman pidananya menjadi lebih berat sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) KUHP.
Selain itu, para pelaku juga dapat dijerat dengan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan apabila terbukti melakukan tindakan yang menyebabkan korban mengalami luka fisik.
LSM Kibar Nusantara Merdeka mendesak Kepolisian Daerah Sulawesi Utara dan Polresta Manado untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan secara profesional terhadap seluruh pihak yang terlibat, termasuk pihak yang diduga memerintahkan, mengorganisir, maupun membiarkan terjadinya kekerasan tersebut.
Jangan sampai pelabuhan berubah menjadi wilayah intimidasi yang menakutkan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Negara harus hadir memberikan kepastian hukum. Siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” lanjut Fenly.
LSM Kibar Nusantara Merdeka juga meminta otoritas pelabuhan dan instansi terkait melakukan evaluasi terhadap sistem pelayanan bongkar muat agar tidak terjadi praktik-praktik yang merugikan pengguna jasa maupun menimbulkan konflik yang berujung pada tindak pidana.
Kasus ini harus diusut sampai tuntas. Jika dibiarkan, maka akan menjadi preseden buruk bagi dunia usaha dan mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan di pelabuhan, tutup Fenly Sigar.SE.SH.MM.MP.d
Tim Redaksi
