Jakarta – dibalikfakta.com – Maraknya tambang ilegal dan pembuangan limbah Beracun oleh sejumlah oknum yang selalu mengatasnamakan rakyat di wilayah Kabupaten Bolaang mongondow Timur , terancam dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri oleh LSM BAkKIN kini menyeret Nama Ko Fanny. Kegiatan ilegal tersebut diduga adanya dukungan oleh sejumlah oknum APH dan pembiaran oleh Pemerintah sehingga yang bersangkutan bebas melakukan aktivitas ilegal.
Ketua BAKKIN Sulut, Calvin Limpek, mengatakan laporan tersebut ditujukan terhadap seorang pengusaha berinisial F Lendeng (FL) alias Ko Fanny yang diduga masih melakukan aktivitas penambangan emas tanpa izin di kawasan Panang Benteng dan Tappaken masuk wilayah hutan lindung.
Menurut Calvin, informasi tersebut diperoleh dari hasil penelusuran yang dilakukan pihaknya di lapangan. “Selain di Panang Benteng, yang bersangkutan juga diduga memiliki lokasi PETI di Tappaken yang berada di kawasan hutan lindung. Ucap Calvin
Calvin mengklaim, berdasarkan data yang dihimpun BAKKIN, setiap lubang tambang di lokasi tersebut mampu menghasilkan sekitar 3 hingga 4 gram emas per hari. Ia juga menyebut terdapat sekitar tujuh lubang galian, masing-masing dilengkapi empat unit tromol, dan aktivitas penambangan diduga menggunakan alat berat.
LSM BAKKIN menilai, apabila dugaan tersebut benar, maka praktik penambangan tanpa izin tidak hanya berpotensi merugikan negara dari sisi penerimaan sektor mineral dan batu bara, tetapi juga menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius, terutama karena berada di kawasan hutan lindung.
Dalam waktu dekat kami akan melaporkan oknum FL kepada Aparat Penegak Hukum, termasuk Mabes Polri, terkait dugaan penambangan emas tanpa izin serta dugaan aktivitas pertambangan di kawasan hutan lindung berdasarkan data yang kami miliki,” tegas Calvin.
Ia menegaskan, aktivitas PETI itu berpotensi melanggar sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pertama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mengatur bahwa setiap kegiatan pertambangan wajib memiliki perizinan yang sah.
“Pelaku pertambangan tanpa izin dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan pidana UU Minerba.
Selain itu, jika aktivitas dilakukan di kawasan hutan tanpa izin, perbuatan tersebut juga dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, beserta perubahan ketentuannya dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang mengatur larangan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah,” terangnya.
Di sisi lain kata Calvin, aktivitas pertambangan yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan juga dapat dikenakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
LSM BAKKIN mendesak aparat penegak hukum segera melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Menurut Calvin, penegakan hukum harus dilakukan secara profesional tanpa pandang bulu terhadap siapa pun yang diduga terlibat dalam praktik pertambangan ilegal.
Belum ada pertanyaan resmi dari ko fanny hingga berita ini diterbitkan
Tim Redaksi
