MANADO —Dibalikfakta.com- Komisi VI DPR RI menyoroti persoalan antrean panjang kendaraan yang hendak mendapatkan BBM jenis Solar di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Sulawesi Utara.
Persoalan tersebut menjadi perhatian dalam Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI di Kantor Pertamina Patra Niaga SAM Retail SulutGo, Selasa (11/8/2026). Dalam pertemuan itu, Anggota Komisi VI DPR RI, Christiany Eugenia Paruntu (CEP), turut mengangkat keluhan masyarakat terkait panjangnya antrean Solar di sejumlah SPBU.
Antrean kendaraan dilaporkan bahkan dapat mencapai jarak yang cukup panjang, sehingga menimbulkan keresahan bagi masyarakat, khususnya para pengguna kendaraan yang bergantung pada BBM jenis Solar untuk aktivitas sehari-hari.
Merespons persoalan tersebut, Christiany Eugenia Paruntu (CEP) Bersama Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, menegaskan bahwa antrean panjang yang terjadi bukan disebabkan oleh minimnya pasokan maupun kelangkaan BBM dari pihak Pertamina.
Itu tadi diangkat oleh Bu Christiany Eugenia Paruntu. Antrean sangat panjang sampai 1 kilometer. Persoalannya bukan karena tidak tersedia BBM atau Pertamina mengalami kelangkaan, tetapi karena ada yang membeli solar subsidi padahal harusnya menggunakan non-subsidi,” ujar Nurdin, didampingi Christiany Eugenia Paruntu (CEP) usai kegiatan.
Nurdin menjelaskan, antrean dipicu oleh tingginya disparitas harga antara Solar subsidi (Rp6.800 per liter) dengan Solar non-subsidi yang mencapai kisaran Rp17.000-an per liter.
Selisih harga yang sangat jauh ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan pribadi.
Menurutnya, persoalan antrean perlu dilihat secara menyeluruh, termasuk mekanisme penyaluran dan distribusi BBM di lapangan. Hal ini penting agar masyarakat mendapatkan kepastian terkait ketersediaan Solar sekaligus mencegah terjadinya antrean berkepanjangan di SPBU.
Komisi VI DPR RI mendorong Pertamina Patra Niaga bersama pihak terkait untuk melakukan evaluasi terhadap kondisi di lapangan jangan hanya diam di kantor, Harus cek kelapangan serta memastikan distribusi BBM berjalan sesuai ketentuan. Juga tersalur kepada masyarakat sulut.
Persoalan antrean Solar ini juga diharapkan dapat segera ditindaklanjuti agar masyarakat Sulawesi Utara tidak terus menghadapi antrean panjang saat membutuhkan BBM.
Dengan adanya perhatian langsung dari Komisi VI DPR RI, masyarakat berharap persoalan antrean Solar di sejumlah SPBU dapat segera mendapatkan solusi yang konkret, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, menegaskan, Bila ada masyakarat mendapatkan petugas atau pengawas SPBU yang nakal, segera laporkan ke Aplikasi atau hubungi nomor pengaduan 135, supaya pihak operator dan pengawas bisa mendapatkan sanksi tegas dari Pertamina,” Tegas wakil ketua Komisi VI DPR RI.(Koresy)
