Sulawesi Utara – dibalikfakta.Com – Anggota DPR RI Hillary Brigitta Lasut, mengungkapkan kekhawatiran dan harapannya terkait perlakuan khusus yang diperlukan bagi kabupaten mereka. Dalam pernyataannya, ia meminta pemerintah provinsi untuk memberikan perhatian lebih terhadap Kabupaten Kepulauan Talaud agar tidak di anak tirikan.
Lasut menjelaskan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk meresolusi masalah-masalah yang telah ada dalam pengesahan dan penyaluran anggaran. Ia mencatat bahwa Kabupaten lain, bahkan Minahasa Tenggara, telah mendapatkan solusi untuk masalah serupa ketika tiga fraksi menolak, sementara Kabupaten Kepulauan Talaud merasa bahwa mereka terlalu sering mengalami penundaan.
Lasut menekankan bahwa semua prosedur yang diperlukan sudah dilaksanakan, pembahasan telah berjalan, dan pengesahan juga telah dilakukan. Namun, ia berpendapat bahwa pemerintah provinsi harus memberikan solusi terhadap masalah teknis yang mungkin ada. Ia menekankan pentingnya menghindari hambatan yang dapat merugikan pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, terutama dalam hal penyaluran anggaran.
Dalam pernyataannya, Hillary Brigitta Lasut juga mengungkapkan kekhawatiran tentang penguluran waktu dalam evaluasi yang berbelit-belit. Ia berharap agar evaluasi bisa berjalan lebih lancar dan cepat, tanpa mengorbankan masyarakat yang membutuhkan. Ia menyoroti pentingnya tidak menjadikan proses evaluasi sebagai hambatan yang merugikan masyarakat dan mengharapkan agar solusi dapat ditemukan untuk memperlancar proses ini.
Pernyataan Lasut ini memunculkan perdebatan tentang hubungan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, serta pentingnya menemukan jalan tengah yang menguntungkan semua pihak. Pemerintah provinsi diminta untuk lebih teliti dalam mengevaluasi situasi ini, sambil tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat. 08/11/2023
( Stefanus )
