Dibalikfakta.com-
KOTAMOBAGU – Insiden tragis dalam ajang drag race yang menimbulkan korban jiwa dan luka-luka menyisakan sejumlah pertanyaan serius yang perlu dijawab secara terbuka: siapa yang memberikan izin penggunaan lokasi, siapa yang bertanggung sesuai ketentuan hukum pidana yang berlaku.
Publik Berhak Mendapatkan Kejelasan.
Tragedi ini seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan kegiatan balap kendaraan bermotor, khususnya yang menggunakan jalan umum.
Dengan adanya korban jiwa dan luka-luka dalam jumlah signifikan, maka pertanyaan yang perlu dijawab bukan hanya “siapa pengemudinya?”
Tetapi juga:
Siapa penyelenggaranya?
Siapa yang memberikan izin?
Siapa yang menyatakan lokasi tersebut layak digunakan?
Siapa yang bertanggung jawab atas keselamatan penonton?
Dan yang paling penting, apakah seluruh prosedur keselamatan telah dipenuhi sebelum kegiatan dimulai?
Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi penting agar proses hukum tidak berhenti pada pihak pengemudi semata, tetapi benar-benar mengungkap seluruh rantai tanggung jawab di balik tragedi drag race yang menimbulkan korban jiwa dan luka-luka tersebut. atas keselamatan penonton, dan apakah seluruh prosedur pengamanan telah dipenuhi sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan?
Peristiwa ini tidak semestinya hanya berhenti pada pertanyaan mengenai pengemudi kendaraan yang terlibat kecelakaan. Dalam setiap kegiatan balap kendaraan bermotor yang melibatkan penonton, penyelenggara memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan seluruh aspek keselamatan telah dipersiapkan secara memadai, mulai dari perencanaan teknis, pengaturan lokasi, hingga pengawasan di lapangan.
Dalam kejadian tersebut, korban dilaporkan mencapai sekitar 16 orang, dengan 6 orang meninggal dunia dan sisanya mengalami luka-luka. Data ini menunjukkan bahwa insiden tersebut bukan peristiwa kecil, melainkan tragedi besar yang memerlukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyelenggaraan acara, termasuk aspek hukum, administratif, dan teknis keselamatan.
Terlebih apabila perlombaan dilaksanakan di jalan umum atau ruas jalan yang bukan merupakan sirkuit permanen, maka aspek legalitas penggunaan jalan, rekayasa lalu lintas, penempatan penonton, hingga sistem pengamanan lintasan menjadi hal krusial yang wajib ditinjau secara ketat oleh seluruh pihak yang berwenang.
Siapa yang Memberikan Izin?
Pertanyaan mendasar dalam kasus ini adalah: siapa yang memberikan izin atau persetujuan sehingga lokasi tersebut dapat digunakan sebagai arena perlombaan?
Apakah terdapat izin resmi dari kepolisian? Apakah pemerintah daerah atau instansi yang berwenang atas jalan tersebut turut memberikan persetujuan? Apakah terdapat rekomendasi teknis serta pemenuhan standar keselamatan dari organisasi olahraga otomotif terkait?
Dalam praktiknya, kegiatan balap liar yang dilegalkan atau event otomotif resmi wajib melalui mekanisme perizinan yang ketat, termasuk kajian risiko, pengaturan lalu lintas, serta penilaian kelayakan lokasi. Tanpa itu, kegiatan tersebut berpotensi melanggar hukum dan membahayakan keselamatan publik.
Seluruh dokumen perizinan tersebut penting untuk dibuka kepada publik guna memastikan apakah kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai prosedur atau terdapat kelalaian dalam proses perizinan.
Sebab, apabila suatu kegiatan telah memperoleh izin resmi, maka harus jelas pula siapa yang bertanggung jawab memastikan seluruh persyaratan keselamatan dipenuhi sebelum perlombaan dimulai.
Standar Keselamatan Penonton
Pertanyaan berikutnya yang tidak kalah penting adalah: apakah posisi penonton telah ditempatkan pada zona yang aman?
Dalam perlombaan kendaraan bermotor, risiko kehilangan kendali pada kendaraan merupakan hal yang tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, keberadaan pembatas (barrier), pagar pengaman, zona aman penonton, petugas pengamanan, serta pengaturan jarak antara lintasan dan penonton merupakan standar keselamatan yang wajib dipenuhi.
Apabila terjadi kecelakaan yang menimbulkan korban dalam jumlah besar, maka perlu dilakukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan apakah insiden tersebut murni akibat kesalahan pengemudi atau terdapat kelalaian dalam sistem pengamanan penyelenggaraan acara yang dapat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian serius (negligence).
Aspek Hukum Pidana yang Dapat Diterapkan
Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, peristiwa seperti ini tidak hanya dapat dilihat dari sisi kecelakaan lalu lintas semata, tetapi juga dapat menyentuh beberapa ketentuan hukum, antara lain:
Pasal 359 KUHPBarang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia, dapat dipidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan.Pasal ini dapat dikenakan kepada pihak yang terbukti lalai, baik pengemudi maupun penyelenggara yang tidak memenuhi standar keselamatan.
Pasal 360 KUHPMengatur tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain luka berat atau luka-luka. Dalam konteks ini, panitia atau pihak yang bertanggung jawab atas pengamanan dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti tidak menjalankan kewajiban kehati-hatian.
Pasal 302 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU No. 22 Tahun 2009)Mengatur bahwa setiap kegiatan yang menggunakan jalan untuk kepentingan tertentu di luar fungsi lalu lintas wajib mendapatkan izin dan memenuhi persyaratan teknis serta keselamatan.
Pasal 273 UU LLAJDapat dikenakan kepada pihak penyelenggara jalan atau pihak yang lalai dalam pemeliharaan jalan sehingga menyebabkan kecelakaan.
Kemungkinan Tindak Pidana Kelalaian Korporasi atau PenyelenggaraJika kegiatan diselenggarakan oleh komunitas, organisasi, atau pihak tertentu secara terstruktur, maka tanggung jawab pidana juga dapat melekat pada badan penyelenggara apabila terbukti adanya kelalaian sistemik.
Dengan demikian, tanggung jawab hukum tidak hanya berhenti pada pengemudi kendaraan, tetapi juga dapat meluas kepada panitia, pihak pemberi izin, hingga pihak yang bertanggung jawab atas pengamanan lokasi.
Tidak Hanya Berfokus pada Pengemudi
Penegakan hukum harus dilakukan secara objektif dengan melihat peran setiap pihak berdasarkan fakta dan alat bukti yang ada.
Pengemudi yang terbukti melakukan pelanggaran atau kelalaian dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun di sisi lain, panitia penyelenggara juga harus diperiksa apabila terdapat dugaan kelalaian dalam aspek keselamatan yang berkontribusi terhadap terjadinya korban jiwa.
Demikian pula pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemberian izin perlu dimintai keterangan sesuai kewenangan dan perannya masing-masing, termasuk apakah ada pelanggaran prosedur administratif dalam penerbitan izin kegiatan.
Pertanyaan publik bukan untuk mencari pihak yang disalahkan semata, melainkan untuk memastikan bahwa jatuhnya korban jiwa dan luka-luka dalam jumlah besar tidak dianggap sebagai risiko biasa dalam sebuah kegiatan perlombaan.
Penegak Hukum Perlu Mengungkap Rantai Perizinan
Aparat penegak hukum diharapkan tidak hanya berfokus pada pengemudi dan kendaraan yang terlibat kecelakaan.
Penyidikan juga perlu menelusuri secara menyeluruh rantai penyelenggaraan dan perizinan, mulai dari penyelenggara kegiatan, penanggung jawab lapangan, pihak pemberi izin lokasi, keberadaan dokumen perizinan, hasil pemeriksaan lokasi sebelum kegiatan, hingga pihak yang bertanggung jawab atas pengamanan penonton.
Apabila seluruh prosedur telah dipenuhi dan standar keselamatan telah dijalankan, hal tersebut harus dapat dibuktikan secara transparan melalui dokumen resmi dan keterangan para pihak terkait.
Sebaliknya, jika ditemukan bahwa kegiatan dilaksanakan tanpa izin yang semestinya atau terdapat kelalaian dalam pengamanan yang berkontribusi terhadap jatuhnya korban, maka pihak-pihak terkait harus diproses sesuai ketentuan hukum pidana yang berlaku.
Publik Berhak Mendapatkan Kejelasan
Tragedi ini seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan kegiatan balap kendaraan bermotor, khususnya yang menggunakan jalan umum.
Dengan adanya korban jiwa dan luka-luka dalam jumlah signifikan, maka pertanyaan yang perlu dijawab bukan hanya “siapa pengemudinya?”
Tetapi juga:
Siapa penyelenggaranya?
Siapa yang memberikan izin?
Siapa yang menyatakan lokasi tersebut layak digunakan?
Siapa yang bertanggung jawab atas keselamatan penonton?
Dan yang paling penting, apakah seluruh prosedur keselamatan telah dipenuhi sebelum kegiatan dimulai?
Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi penting agar proses hukum tidak berhenti pada pihak pengemudi semata, tetapi benar-benar mengungkap seluruh rantai tanggung jawab di balik tragedi drag race yang menimbulkan korban jiwa dan luka-luka tersebut.
(SIT)
