Dibalik Fakta – Jakarta – Persoalan tata kelola Pelabuhan Manado tidak boleh terus dibiarkan berlarut-larut. DPRD Provinsi Sulawesi Utara harus segera membuktikan komitmennya sebagai lembaga representasi rakyat dengan merealisasikan pembentukan Tim Audit Investigasi terhadap PT Pelindo Pelabuhan Manado.
Demikian disampaikan Dr., dr., Jesis Gretchen, S.H., M.H., M.Pd., M.Th., pakar hukum yang menetap di Jakarta, menanggapi berbagai persoalan pelayanan, tata kelola, kebijakan sterilisasi, serta dugaan praktik pungutan yang selama ini dikeluhkan masyarakat pengguna jasa Pelabuhan Manado.
Menurutnya, hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Sulawesi Utara bersama pihak Pelindo dan KSOP tidak boleh berhenti sebagai catatan rapat ataupun sekadar janji politik.
Jangan sampai DPRD hanya berani berbicara keras di ruang RDP, tetapi setelah rapat selesai tidak ada tindakan nyata. Rakyat tidak membutuhkan sekadar pernyataan politik. Rakyat membutuhkan keberanian lembaga perwakilan untuk mengawal dan memastikan setiap keputusan RDP dilaksanakan.
DPRD SULUT HARUS MEMBUKTIKAN KEBERPIHAKANNYA KEPADA RAKYAT
Ia menegaskan, apabila dalam RDP telah disepakati pencabutan kebijakan sterilisasi Pelabuhan Manado dan pembentukan tim audit investigasi, maka kedua hal tersebut harus segera ditindaklanjuti secara konkret, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tidak boleh ada pembiaran terhadap kebijakan ataupun praktik pelayanan yang berpotensi merugikan masyarakat, khususnya masyarakat kepulauan Nusa Utara yang sangat bergantung pada transportasi laut.
ADA SEJUMLAH PERSOALAN YANG WAJIB DIAUDIT
Menurut Jesis Gretchen, audit investigasi harus dilakukan secara menyeluruh, bukan sekadar pemeriksaan administratif formalitas.
Beberapa persoalan yang perlu menjadi objek pemeriksaan antara lain:
1. Legalitas seluruh jenis pungutan dan tarif pelayanan di kawasan Pelabuhan Manado.
2. Dugaan pungutan parkir dermaga dan kendaraan masuk dermaga yang dikeluhkan pengguna jasa.
3. Transparansi pembayaran jasa tambat, labuh, penumpukan, receiving dan delivery serta pelayanan terminal.
4. Legalitas pengelolaan, pemanfaatan, penyewaan dan penguasaan aset serta gudang pelabuhan.
5. Kebijakan sterilisasi dan dampaknya terhadap aktivitas masyarakat, pelayaran, PBM dan JPT.
6. Kesesuaian tarif dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kualitas fasilitas, sarana dan prasarana pelayanan bongkar muat.
8. Dugaan adanya praktik penyalahgunaan kewenangan, pungutan tanpa dasar hukum, atau praktik lain yang merugikan pengguna jasa.
Kalau semua pungutan memiliki dasar hukum, tunjukkan dasar hukumnya. Kalau semua tarif sudah sesuai ketentuan, buka dokumen dan perhitungannya. Jangan sampai masyarakat terus dibebani berbagai pembayaran tanpa memperoleh kejelasan mengenai dasar pemungutan dan pertanggungjawabannya.
DASAR HUKUM: PENGELOLAAN PELABUHAN TIDAK BOLEH SEWENANG-WENANG
Jesis Gretchen mengingatkan bahwa penyelenggaraan kepelabuhanan harus tunduk pada peraturan perundang-undangan, khususnya:
1. UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 66 Tahun 2024.
Undang-undang ini mengatur penyelenggaraan pelayaran, kepelabuhanan, keselamatan, keamanan, serta pengawasan kegiatan kepelabuhanan.
Dengan demikian, pengelolaan pelabuhan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang dan harus memperhatikan kepentingan masyarakat serta pengguna jasa.
2. UU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 17 Tahun 2008.
Perubahan ini juga mengatur aspek tarif jasa kepelabuhanan, kelembagaan penyelenggara pelabuhan, pengawasan, dan penegakan hukum di bidang pelayaran.
3. PP Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah, termasuk melalui PP Nomor 64 Tahun 2015 dan PP Nomor 31 Tahun 2021.
Ketentuan ini menjadi bagian dari kerangka hukum penyelenggaraan dan pengelolaan kepelabuhanan.
4. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah.
Fungsi pengawasan DPRD merupakan instrumen penting dalam menjalankan tanggung jawab representasi masyarakat dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
DPRD dapat menggunakan kewenangan pengawasannya untuk meminta klarifikasi, mengawal tindak lanjut RDP, serta mendorong lembaga pemeriksa yang berwenang melakukan pemeriksaan sesuai kompetensinya.
5. UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, dan kerugian keuangan negara yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi, persoalan tersebut harus diteruskan kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai ketentuan.
BERANTAS MAFIA PELABUHAN, JANGAN BIARKAN RAKYAT MENJADI KORBAN
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa istilah mafia pelabuhan tidak boleh hanya menjadi slogan perlawanan masyarakat. Apabila terdapat indikasi praktik persekongkolan, pungutan ilegal, penyalahgunaan kewenangan, atau monopoli pelayanan yang melanggar hukum, semuanya harus dibongkar melalui pemeriksaan dan pembuktian.
Pelabuhan adalah fasilitas strategis yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Jangan sampai masyarakat yang hendak mengirim barang, mengangkut hasil bumi, menjalankan usaha, bahkan memenuhi kebutuhan hidup antarpulau justru dipersulit oleh kebijakan dan praktik pelayanan yang tidak transparan.
Jangan jadikan masyarakat Nusa Utara sebagai sapi perah atas nama pelayanan pelabuhan. Pelabuhan bukan milik segelintir orang. Pelabuhan harus dikelola berdasarkan hukum, profesionalisme, transparansi, dan kepentingan publik.
Ia juga meminta KSOP Manado sebagai otoritas pelabuhan menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya. Demikian pula Kementerian Perhubungan, BPK, BPKP, serta aparat penegak hukum perlu dilibatkan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing apabila ditemukan persoalan yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut.
LIMA TUNTUTAN TEGAS
Atas persoalan tersebut, Jesis Gretchen menyampaikan lima tuntutan:
1. Mendesak Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara segera merealisasikan pembentukan Tim Audit Investigasi terhadap tata kelola PT Pelindo Pelabuhan Manado sesuai tindak lanjut hasil RDP.
2. Mendesak DPRD meminta keterlibatan lembaga pemeriksa yang memiliki kewenangan untuk memastikan pemeriksaan dilakukan secara independen dan objektif.
3. Mendesak KSOP Manado melakukan evaluasi dan pemeriksaan terhadap seluruh kegiatan pelayanan serta pungutan jasa kepelabuhanan sesuai kewenangannya.
4. Mendesak seluruh pihak membuka transparansi tarif, dasar hukum pungutan, dan mekanisme pelayanan kepada masyarakat.
5. Apabila ditemukan bukti pelanggaran hukum, penyalahgunaan kewenangan, atau dugaan tindak pidana korupsi, segera serahkan kepada aparat penegak hukum.
PENUTUP: JANGAN ADA PEMBUNGKAMAN TERHADAP SUARA RAKYAT
Jangan sampai rakyat kehilangan kepercayaan terhadap lembaga perwakilannya sendiri. Hasil RDP harus memiliki tindak lanjut. Jangan biarkan persoalan ini tenggelam dalam meja birokrasi.
Kalau memang tidak ada persoalan, mengapa harus takut diaudit? Audit investigasi justru menjadi kesempatan bagi Pelindo untuk membuktikan bahwa seluruh kebijakan, pungutan, dan pengelolaan pelayanan pelabuhan telah berjalan sesuai hukum.
Pelabuhan Manado adalah urat nadi masyarakat Nusa Utara. Jangan biarkan kepentingan rakyat dikalahkan oleh kepentingan bisnis dan praktik yang tidak transparan.
HUKUM HARUS BERDIRI DI ATAS KEKUASAAN. PELABUHAN HARUS MELAYANI RAKYAT, BUKAN MENYUSAHKAN RAKYAT
