Dibalik fakta – MANADO, Selasa 10 November 2026 – Ketua Forum Media dan Pers Sulawesi Utara (FMPS Sulut) angkat bicara terkait dugaan pencemaran nama baik yang dialami anggotanya melalui media sosial Facebook.
Ketua FMPS Sulut menegaskan, ruang media sosial bukan panggung bebas untuk menyerang kehormatan seseorang, menyebarkan tudingan, apalagi menyeret keluarga ke tengah pusaran polemik tanpa mempertanggungjawabkan informasi yang dipublikasikan.
Ia menekankan, setiap pihak yang hendak mempublikasikan informasi yang menyangkut nama baik seseorang harus melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak yang bersangkutan, sesuai dengan prinsip keberimbangan dan kode etik jurnalistik maupun etika bermedia sosial.
Menurut Wisje, anggotanya, yakni wartawan Rusli Datu bersama istrinya Jennifer Tumuju, serta wartawan Iwan Lamadau, merasa dirugikan setelah nama mereka disebut dalam unggahan dua akun Facebook yang dilaporkan, yakni KOMPAS SBS dan Stenly L.
Atas dugaan tersebut, Rusli Datu, Jennifer Tumuju, dan Iwan Lamadau mengambil langkah tegas dengan melaporkan dua akun tersebut melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), sebagaimana terlihat dalam foto yang beredar saat mereka berada di SPKT dengan membawa dokumen laporan.
Ketua FMPS Sulut meminta kepada pihak Polda Sulawesi Utara agar merespon laporan tersebut secara profesional, transparan, dan sesuai prosedur hukum yang berlaku, agar tidak menimbulkan kesan pembiaran terhadap dugaan pencemaran nama baik di ruang digital.
Secara hukum, dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 27A yang mengatur larangan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum melalui sistem elektronik.
Selain UU ITE, perbuatan tersebut juga dapat dikaji melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, khususnya Pasal 433 tentang pencemaran nama baik, Pasal 434 tentang fitnah, dan Pasal 436 tentang pencemaran nama baik yang dilakukan melalui tulisan atau gambar yang disiarkan, serta Pasal 27 ayat (3) UU ITE lama sebagai pembanding dalam proses penyelidikan.
Wisje Maramis juga mengingatkan bahwa dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, wartawan dalam menjalankan profesinya dilindungi, dan apabila ada pihak yang keberatan terhadap pemberitaan, mekanisme yang benar adalah melalui hak jawab, hak koreksi, dan pengaduan ke Dewan Pers, bukan melalui serangan pribadi di media sosial.
Di akhir pernyataannya, Ketua FMPS Sulut berharap Polda Sulut segera menindaklanjuti laporan Rusli Datu, Jennifer Tumuju, dan Iwan Lamadau, mengusut jejak digital yang dilaporkan, serta memberikan kepastian hukum, agar kejadian serupa tidak terulang dan ruang digital di Sulawesi Utara menjadi lebih sehat, beretika, dan bertanggung jawab.
Tim Redaksi
