Sulut – dibalikfakta – Miris reses 2013 DPRD Kabupaten Bolaang mongondow diduga disulap oleh sejumlah oknum anggota DPRD periode 2013 reses tersebut seharusnya wajib dilaksanakan tetapi informasi ada dugaan praktek mafia bisnis dalam reses tersebut sehingga tidak dilaksanakan,.
Dugaan dan informasi yang didapatkan bahwa sejumlah oknum DPRD periode 2013 mereka telah menjual uang reses kepada rentenir dengan bunga berpariatif,setelah hasil BANMUS DPRD dan disepakati pelaksanaan reses di mulai pada tanggal 18 April 2013 sampai dengan 21 April 2013, menindaklanjuti hasil BANMUS DPRD .
Ditemui tim Redaksi salah satu PPTK mengatakan, saya sebagai PPTK di panggil oleh sekretaris DPRD untuk mempersiapkan berkas SPP TU pengajuan ke badan keuangan daerah untuk pencairan kegiatan reses berdasarkan tanggal yang di sepakati di dalam rapat BANMUS.
Setelah semua proses administrasi terpenuhi saya sebagai PPTK mendampingi bendahara pengeluaran sekretariat DPRD ke lolak untuk mengajukan spp-tu untuk mendapatkan sp2d, setelah sp2d di peroleh kami menuju bank sulutgo untuk proses pencairan karena pada saat itu masih sistem manual sehingga di tarik tunai,dari lolak kami balik ke Kotamobagu (waktu itu DPRD belum pindah ke lolak) untuk menghitung berapa dana untuk perseorangan dan setelah di hitung pajak PPN/PPh setiap anggota DPRD memperoleh dana sebesar 12.500.000 melaksanakan kegiatan reses pada 4 tempat perorang,di dalam 12.500.000 ada sewa tenda, Snack dan perjalanan dinas sebesar rp.1.200.000 selama 4 hari pelaksanaan.
Kenapa Reses tidak dilaksanakan oleh mereka jawabannya adalah mereka menggadaikan uang reses itu kepada rentenir 2 bulan sebelum kegiatan reses di laksanakan.
Saya PPTK kaget setelah pembantu bendahara pengeluaran menelepon bahwa uang reses sudah di ambil oleh orang lain alias rentenir dan ada 4 orang juga anggota DPRD yang mengambil uang bagian dari anggota DPRD lain dengan alasan bahwa mereka telah meminjam uang 10.000.000 dan janji akan di tukar dengan uang Reses.
Mengetahui hal tersebut saya berkoordinasi dengan sekretaris DPRD bagaimana caranya ini agar kita tidak kebablasan atas pengeluaran uang 12.500.000 maka oleh saran dari staf bagian hukum sekretariat DPRD untuk membuat kwitansi dan surat pernyataan penerimaan dana reses sebagai bentuk pegangan kami dari sekretariat DPRD.
Dan apa yang saya prediksi ternyata benar mereka tidak melaksanakan reses dengan alasan bahwa mereka tidak ada uang,kami dari sekretariat DPRD pusing bagaimana mempertanggung jawabkan T.U (tambahan uang) yang hanya di beri tenggang waktu 1 bulan untuk mempertanggungjawabkan kegiatan tersebut,sehinggah kami meminta kepada bapak/ibu anggota DPRD untuk kelengkapan berkas administrasi tetapi mereka hanya menyanggupi memberikan daftar hadir dan foto dokumentasi pelaksanaan yang kebanyakan di manipulasi,ada foto Anggota DPRD hadir di musrembang dan ironis ada dokumentasi foto Anggota DPRD di ambilnya dari kegiatan duka serta halal bihalal dan di serahkan ke kami.ucapnya
Sebagai PPTK saya menyarankan bahwa dokumen foto tersebut tidak bisa di lampirkan pada pertanggung jawaban karena dokumentasi tersebut bukan proses pelaksanaan reses akan tetapi bapak/ibu anggota DPRD saat itu mengatakan bahwa itu bisa di tafsir bagian dari reses.
Untuk itu tim investigasi LSM kibar nusantara merdeka Fadly Makalalag mengatakan, saya terus kawal kasus ini sesuai hasil temuan tim kami . Kami minta APH / kejari Kotamobagu segera melakukan pemeriksaan terkait hal tersebut. Tutup Fadly.
