SOFIFI- , Dibalikfakta.com – Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus mempercepat penyelesaian proyek infrastruktur menjelang akhir tahun anggaran 2026. Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, turun langsung mengevaluasi progres pekerjaan Bidang Sumber Daya Air (SDA) guna memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai target.
Evaluasi tersebut dilakukan bersama Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Maluku Utara, Risman Iriyanto Djafar, di Ternate, Jumat (23/10/2026).
Dalam evaluasi itu, terungkap bahwa dari total 24 kegiatan yang ditangani Bidang SDA, sebanyak 14 kegiatan telah mencapai progres 100 persen. Sementara itu, sejumlah pekerjaan lainnya masih dalam proses pengerjaan, dengan progres terendah berada di kisaran 42 persen.
Capaian tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah, mengingat waktu pelaksanaan anggaran 2026 semakin terbatas. Percepatan diperlukan agar pekerjaan yang belum selesai dapat dituntaskan sesuai ketentuan dan target yang telah ditetapkan.
Sarbin Sehe Minta Kontraktor Percepat Pekerjaan
Wakil Gubernur Sarbin Sehe meminta para kontraktor pelaksana agar meningkatkan intensitas pekerjaan di lapangan, terutama pada proyek yang progresnya masih tertinggal.
Langkah percepatan yang didorong meliputi penambahan tenaga kerja, penerapan sistem kerja bergiliran, serta percepatan pengiriman material ke lokasi proyek.
Upaya tersebut diharapkan mampu mengatasi hambatan teknis maupun keterlambatan pelaksanaan, sehingga pekerjaan dapat berjalan lebih efektif dan selesai tepat waktu.
Pemerintah daerah juga perlu memastikan percepatan tidak mengabaikan kualitas pekerjaan, spesifikasi teknis, serta ketentuan yang berlaku. Infrastruktur yang dibangun harus memiliki mutu yang baik dan dapat dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang.
Infrastruktur SDA Menyangkut Kebutuhan Masyarakat
Sejumlah pekerjaan Bidang SDA tersebar di berbagai kabupaten di Maluku Utara. Jenis pekerjaan yang ditangani mencakup pembangunan jaringan irigasi, bangunan penahan ombak, hingga infrastruktur pengendali sungai.
Pembangunan tersebut memiliki peran penting dalam mendukung kebutuhan masyarakat, mulai dari menunjang sektor pertanian melalui jaringan irigasi, mengurangi risiko kerusakan akibat gelombang di kawasan pesisir, hingga membantu pengendalian aliran sungai.
Karena itu, penyelesaian proyek tidak semata-mata berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga harus memperhatikan manfaat nyata yang diterima masyarakat.
Keterlambatan pekerjaan berpotensi menunda pemanfaatan infrastruktur yang dibutuhkan warga. Sebaliknya, penyelesaian tepat waktu dengan kualitas yang terjaga akan memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah.
Evaluasi Jadi Bahan Perbaikan Perencanaan
Selain mengejar penyelesaian pekerjaan tahun ini, evaluasi tersebut menjadi momentum bagi Pemprov Maluku Utara untuk memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan proyek pada periode mendatang.
Pemetaan kendala di lapangan, pengawasan berkala, kesiapan material, serta ketepatan jadwal pelaksanaan menjadi sejumlah aspek penting yang perlu diperhatikan agar pekerjaan infrastruktur berjalan lebih efektif.
Dengan masih adanya kegiatan yang progresnya belum maksimal, pengawasan dan koordinasi antara pemerintah daerah, perangkat teknis, serta kontraktor pelaksana menjadi faktor penting dalam mendorong percepatan.
Pemprov Maluku Utara diharapkan dapat memastikan seluruh pekerjaan yang masih berjalan mendapat perhatian serius, sehingga target penyelesaian dapat dicapai tanpa mengesampingkan kualitas dan akuntabilitas.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bukan hanya diukur dari banyaknya proyek yang dinyatakan selesai, melainkan dari sejauh mana infrastruktur tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat Maluku Utara. (SA/Team)
Dibalikfakta.com – Mengawal fakta, menyuarakan kepentingan publik.
