Dibalikfakta.com-
MANADO — Keluhan warga terkait sulitnya mendapatkan air bersih menjadi perhatian serius anggota DPRD Kota Manado, Natanael Pepah, SE, saat melaksanakan Reses III Tahun 2026 di Daerah Pemilihan (Dapil) Sario–Malalayang.
Dalam pertemuan dengan masyarakat Malalayang II dan kawasan Manibang, warga mengungkapkan persoalan distribusi air bersih yang hingga kini belum mendapatkan solusi maksimal. Kondisi tersebut disebut telah berlangsung kurang lebih empat tahun dan semakin terasa ketika memasuki musim kemarau.
Bagi masyarakat, ketersediaan air bersih bukan sekadar persoalan fasilitas, tetapi menyangkut kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap hari.
Mendengar keluhan tersebut, Natanael menegaskan dirinya tidak ingin aspirasi masyarakat berhenti sebatas catatan dalam agenda reses. Ia berkomitmen membawa persoalan tersebut ke lembaga DPRD dan mendorong pemerintah daerah bersama instansi teknis segera mencari solusi.
“Tugas kami adalah memperjuangkan aspirasi masyarakat. Kalau ini tidak terlaksana, kasihan masyarakat, terutama yang tinggal di lorong-lorong yang infrastrukturnya masih kurang memadai,” tegas Natanael pada Hari Jumat 07082026.
Politisi Fraksi PDI Perjuangan yang duduk di Komisi IV DPRD Kota Manado itu mengatakan, persoalan distribusi air harus dilihat secara menyeluruh, mulai dari kondisi jaringan hingga ketersediaan sumber dan tempat penampungan air.
Ia berharap keberadaan sejumlah Instalasi Pengolahan Air (IPA) baru di Kota Manado dapat memberikan dampak terhadap peningkatan suplai air, termasuk bagi wilayah Malalayang dan Krida.
Akan Dudukkan Persoalan Bersama Instansi Teknis
Sebagai langkah konkret, Natanael akan mendorong koordinasi dengan instansi terkait, termasuk Dinas PUPR dan Dinas Perkim, untuk mengidentifikasi persoalan jaringan air bersih sekaligus infrastruktur lingkungan yang menjadi keluhan warga.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus menyentuh kawasan permukiman hingga lorong-lorong warga.
Tak hanya itu, Natanael juga akan meminta PDAM Kota Manado menyampaikan perkembangan penanganan distribusi air bersih, termasuk rencana penambahan bak penampungan di wilayah yang selama ini mengalami keterbatasan pasokan.
Untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat dalam jangka pendek, ia juga membuka peluang mendorong penyediaan tong atau wadah penampungan air bagi warga yang terdampak.
Aspirasi Bedah Rumah Ikut Disampaikan
Dalam reses tersebut, masyarakat juga menyampaikan persoalan terkait akses terhadap program bantuan pemerintah, salah satunya bantuan bedah rumah.
Sejumlah warga mengalami kendala administratif karena menempati lahan milik pihak lain sehingga kesulitan memenuhi persyaratan dokumen kepemilikan tanah.
Natanael menyatakan akan berupaya mencari solusi melalui ruang kebijakan yang tersedia dengan tetap berpedoman pada aturan yang berlaku.
Ia menilai persoalan administrasi tidak boleh membuat aspirasi masyarakat langsung berhenti, sehingga perlu dicarikan jalan keluar yang tepat dan tidak bertentangan dengan ketentuan.
Fasilitas Pantai Malalayang Minta Diperhatikan
Aspirasi warga juga menyentuh kawasan wisata Pantai Malalayang. Sejumlah fasilitas umum, seperti toilet dan lampu penerangan, disebut membutuhkan perhatian dan perbaikan.
Natanael menilai kondisi fasilitas umum harus menjadi perhatian pemerintah karena Pantai Malalayang tidak hanya digunakan masyarakat lokal, tetapi juga menjadi salah satu kawasan wisata yang merepresentasikan Kota Manado.
“Fasilitas umum harus diperhatikan. Kalau kawasan ini menjadi salah satu destinasi wisata, tentu kenyamanan masyarakat dan pengunjung juga harus dijaga,” ujarnya.
Natanael memastikan seluruh aspirasi yang diterima dalam Reses III Tahun 2026 akan dibawa ke dalam pembahasan di DPRD Kota Manado.
Ia menegaskan persoalan air bersih di Malalayang II menjadi salah satu aspirasi yang akan mendapat perhatian khusus.
“Seluruh aspirasi masyarakat yang disampaikan pada masa reses ini akan saya bawa dan perjuangkan secara maksimal dalam sidang maupun rapat paripurna DPRD Kota Manado. Air bersih di Malalayang II adalah prioritas yang akan terus saya kawal,” pungkasnya.
Reses tersebut diharapkan menjadi pintu masuk bagi penyelesaian berbagai persoalan warga, bukan hanya melalui penyampaian aspirasi, tetapi juga dengan mendorong adanya tindak lanjut nyata dari pemerintah daerah dan instansi teknis terkait.
(SIT)
