Jakarta 8 Desember 2022 – Dengan telah diundangkannya Undang-undang nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi peraturan perpajakan (UU HPP),Perlu dilakukan penyesuaian pengaturan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)barang dan jasa dan Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) mengenai tarif,cara menghitung, penggunaan besaran tertentu, serta menunjukkan pihak lain untuk melakukan pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM, oleh sebab itu, Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 2 Desember 2022 meneken peraturan pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 tentang penerapan terhadap PPN Barang dan Jasa dan PPnBM (PP Nomor 44 Tahun 2022).
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan masyarakat Neilmaldrin Noor menjelaskan bahwa beleid ini merupakan pengganti PP Nomor 1 Tahun 2012 tentang pelaksanaan UU PPN dan perubahannya.”PP Nomor 1 Tahun 2012 dan perubahannya suda tidak sesuai dengan kebutuhan administrasi PPN dan PPnBM serta pengaturan dalam UU HPP sehingga perlu disempurnakan,”Jelasnya.
Pengaturan dalam PP Nomor 44 Tahun 2022 ini dapat dibagi menjadi tiga kelompok besar yaitu :
1.Substansi baru, meliputi :
A. Pihak lain yang ditunjuk untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan PPN atau PPN dan PPnBM (Pasal 5).
1)pihak lain merupakan pihak yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi antar pihak yang bertransaksi yang paling sedikit berupa pedagang, penyedia Jasa,dan/atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
2.PPN atau PPN dan PPnBM tetap di pungut oleh pihak lain yang telah di tunjuk sebagai pemungut PPN atau PPN dan PPNBM walaupun melakukan transaksi dengan Pemungut PPN Pasal 16 A UU PPN atau memfasilitasi transaksi Pemungut PPN Pasal 16 A tersebut.
pengaturan lebih lanjut terkait Barang kena Pajak (BKP)/Jasa Kena Pajak (JKP), yang meliputi :
1.Pemberian cuma – cuma BKP/JKP
(Pasal 6)
2. Penegasan Pengenaan PPN atas penyerahan BKP/JKP yang dilakukan dalam aktivitas operasional maupun non-operasional (Pasal 8).
3. Pengenaan PPN atas penyerahan BKP berupa agunan yang di ambil alih oleh kreditur (Pasal 10).
4.Penyerahan BKP dalam skema transaksi pembiayaan syariah yang tidak dikenai PPN sepanjang BKP tersebut pada akhirnya diserahkan kembali kepada pihak yang semula menyerahkannya (Pasal 12).
C . Pengaturan terkait penggunaan Besaran Tertentu (Pasal 15).
d. Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur Pajak yang di buat setelah melewati jangka waktu tiga bulan sejak Dokumen tersebut seharusnya dibuat tidak di perlakukan sebagai dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur Pajak (Pasal 28).
2.Substansi yang di sempurnakan dari
PP sebelumnya, meliputi :
a. Pembeli atau penerima Jasa yang
bertanggung jawab secara renteng
atas pembayaran PPN atau PPN dan PPnBM dapat memenuhinya secara relf assessment menggunakan surat setoran Pajak (SSP)(Pasal 4).
b. Penyesuaian pengaturan terkait BKP/JKP, meliputi penghapusan terminologi dan pengaturan pemakaian sendiri untuk tujuan produktif (Pasal 6)dan penyesuaian teknis Pengenaan PPN atas penyerahan BKP Melalui penyelenggara lelang (Pasal 9).
c. Penyesuaian penghitungan PPN dan
PPNBM (Pasal 17).
d. Penyesuaian Dasar pengenaan Pajak (DPP) yang digunakan dalam rangka penentuan PPN dan PPnBM dalam hal dilakukan pemeriksaan (Pasal 17(3)).
e. Penentuan kurs Menteri Keuangan yang digunakan untuk menghitung PPN atau PPN dan PPnBM terhutang dalam hal transaksi dilakukan dengan menggunakan mata uang selain rupiah (Pasal 21).
3. Substansi yang tidak beruba dari PP sebelumnya, meliputi :
a. Pengusaha yang wajib dikukuhkan sebagai pengusaha kena Pajak (PKP)
b. Pengaturan lebih lanjut terkait BKP/
JKP, Yang meliputi penyerahan JKP didalam Daerah Pabean (Pasal 8) Pengalihan BKP untuk setoran modal penggantian saham (Pasal 11),jenis Barang dan Jasa yang tidak dikenai PPN (Pasal 13).
c. Pengaturan terkait DPP PPN atau PPN dan PPnBM.
d.Penghitungan PPN dan PPnBM dalam hal nilai kontrak atau perjanjian yang di dalamnya suda termasuk PPN atau PPN
E penghapusan piutang dan musnah atau rusaknya BKP tidak mengakibatkan penyesuaian PPN yang telah dilaporkan.
F. Hak pengembalian atas PPN atau PPN dan PPnBM yang salah dipungut.
G.tempat pengkreditkan pajak masukan.
H.penentuan saat dan tempat terutangnya PPN atau PPN dan PPnBM.
I.ketentuan pengisian keterangan dalam faktur pajak
J.Faktur Pajak yang dibuat setelah melewati jangka waktu tiga bulan sejak saat faktur Pajak seharusnya dibuat tidak diperlukan sebagai faktur Pajak.
K.pengaturan lebih lanjut terkait PKP pedagang eceran..(Jack Latjandu )
