Manado – Dibalikfakta.Com Brigade Manguni Indonesia ( BMI ), PAMI Perjuangan menyoroti kinerja Balai Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Sulawesi Utara karena di duga sering menerima uang suap dari sejumlah kontraktor yang memenangkan tender. Dugaan itu berhembus, menyusul para pemenang yang ditetapkan tidak lagi dinilai lewat aspek kualifikasi barang dan jasa, persiapan, persyaratan, dan tahapan mengikuti tender melainkan dilihat dari siapa kontraktornya atau berapa suap, sogokan yang akan di berikan.29/04/2023
Pasalnya proyek yang di tenderkan, oknum ASN di BP2JK dikabarkan telah menentukan pihak pemenangnya. Sehingga perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan lelang dari Balai LP2JK sebagai fungsi publik untuk menunjang kelancaran program kerja proyek berpotensi pada kwalitas pekerjaan tidak akan sesuai speksifikasi teknis nantinya.
Terkait dugaan korupsi di Balai LP2JK Sulut, Aktivis Anti Korupsi PAMI Perjuangan, Jeffrey Sorongan beliau juga adalah Tonaas Brigade Manguni Indonesia, angkat bicara menurutnya “Ada dugaan anggaran dari Balai BPJN Sulut, Balai sungai, Balai LP2JK setengah anggaran mengalir kesalah satu oknum ASN dan itu merupakan KTU di BP2JK Sulut berinisial FL”
Lanjut “karena BP2JK Sulut, adalah Balai yang memiliki wewenang yang mengatur seluruh hasil proses tender, maupun penentu dalam menunjuk tim kelompok kerja (Pokja). Sehingga di kalangan kontraktor, nama FL sudah tidak asing lagi di dengar.” Ucap Sorongan
“Rata-rata pemenang dalam tender proyek besar di Sulut merupakan orang dekat FL. Jadi, proses tender di BP2JK ini tidak lagi melihat kualifikasi barang dan jasa yang disediakan kontraktor. Untuk itu PAMI Perjuangan menduga adanya unsur korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam lelang proyek di BP2JK.”
Contohnya salah satunya proyek preservasi jalan Esang-Rainis di Kabupaten Kepulauan Talaud berbandrol Rp 204 miliar. Dimana, PT. Marga Dwitaguna yang adalah peserta urutan ke 11 atau terakhir, keluar sebagai pemenang tender. Sedangkan dalam proses tender itu, penawar terendah yang adalah peserta nomor urut pertama yakni PT. Telaga Megabuana.
“Padahal pemenang tender lelang ini hanya menurunkan penawaran 3% dari nilai pagu. Kalau proses tendernya seperti itu kasihan para kontraktornya, karena setahu kami biaya yang dikeluarkan saat mengikuti tender lumayan besar,” tandasnya sembari berharap agar pihak terkait memberikan tindakan terhadap aksi lelang proyek di BP2JK.
Untuk itu Tonaas Jeffrey Sorongan meminta “APH, Kejati Sulut dan KPK meninjau proses lelang di Balai LP2JK serta mengawasi pekerjaan yang ada jangan sampai merugikan uang Negara” tutupnya.
( Stefanus )
