Dibalikfakta.com-
HALMAHERA SELATAN, MALUKU UTARA – Dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DD) di Desa Suma Tinggi, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, kembali menjadi sorotan. Persoalan yang sebelumnya pernah diberitakan sejumlah media itu kini kembali memunculkan desakan agar pemerintah daerah dan pemerintah provinsi tidak tinggal diam.
Sejumlah dugaan yang pernah mencuat dalam pemberitaan sebelumnya menyangkut pengelolaan Dana Desa, penggunaan anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), hingga dugaan penjualan aset desa berupa perahu dan mesin Johnson 40 PK yang disebut bersumber dari anggaran Dana Desa Tahun 2021 dengan nilai sekitar Rp60 juta.
Selain itu, persoalan anggaran BUMDes juga pernah dipertanyakan. Dalam pemberitaan terdahulu disebutkan adanya ketidaksesuaian antara anggaran yang diinformasikan dengan jumlah dana yang diterima pengelola BUMDes.
Nama Kepala Desa Suma Tinggi, Irwan Sandia, turut disebut dalam pemberitaan tersebut. Namun, berbagai tudingan itu masih merupakan dugaan yang perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dan audit oleh lembaga berwenang.
Masyarakat berharap persoalan ini tidak dibiarkan berlalu begitu saja hanya karena kasus tersebut pernah diberitakan beberapa tahun lalu.
Sorotan publik kini diarahkan kepada Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, serta Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, agar segera mengambil langkah konkret dengan meminta instansi terkait menelusuri kembali dugaan persoalan pengelolaan keuangan Desa Suma Tinggi.
Pemerintah daerah melalui Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) diharapkan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap penggunaan Dana Desa, termasuk menelusuri keberadaan aset desa, realisasi anggaran BUMDes, serta laporan pertanggungjawaban keuangan pada tahun anggaran yang dipersoalkan.
Jangan sampai persoalan yang menyangkut uang negara dan hak masyarakat desa hanya berhenti menjadi pemberitaan tanpa ada kejelasan.
Masyarakat berhak mengetahui bagaimana Dana Desa dikelola, apakah seluruh program benar-benar direalisasikan, dan apakah aset yang dibeli menggunakan uang negara masih berada dalam penguasaan pemerintah desa.
Desakan ini bukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan mendorong transparansi dan penegakan hukum apabila ditemukan adanya pelanggaran.
Apabila memang tidak ditemukan penyimpangan, hasil pemeriksaan juga perlu disampaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan prasangka berkepanjangan di tengah masyarakat.
Media ini juga membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kepala Desa Suma Tinggi, Irwan Sandia, maupun pihak-pihak terkait untuk memberikan penjelasan mengenai berbagai dugaan yang pernah diberitakan tersebut.
Kini publik menunggu keberanian pemerintah daerah dan pemerintah provinsi untuk menelusuri persoalan ini. Jangan diam saja. Uang Dana Desa adalah uang negara yang peruntukannya harus kembali kepada kepentingan masyarakat.
(SA/TEAM)
