HALMAHERA SELATAN, DIBALIKFAKTA.COM – Persoalan dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Desa di Desa Suma Tinggi, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, kembali menjadi perhatian.
Kasus yang sebelumnya pernah diberitakan sejumlah media pada Februari 2024 itu kini perlu mendapat perhatian kembali, terutama menyangkut transparansi pengelolaan anggaran desa serta tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan.
Dalam pemberitaan sebelumnya, muncul sejumlah dugaan persoalan, mulai dari pengelolaan Dana Desa, penjualan fasilitas desa berupa perahu dan mesin Johnson 40 PK, hingga dugaan ketidaksesuaian penyaluran anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Selain itu, persoalan tersebut juga menyangkut dugaan sejumlah kegiatan desa yang dipertanyakan realisasinya serta hak-hak masyarakat yang disebut tidak diterima sesuai perencanaan anggaran.
Persoalan ini bukan sekadar kabar yang pernah beredar. Pada Maret 2024, Fajar Malut juga memberitakan pemanggilan sejumlah kepala desa oleh Inspektorat Halsel untuk menindaklanjuti temuan administrasi dan finansial. Desa Suma Tinggi turut tercantum dalam daftar pemanggilan tersebut.
Namun demikian, hingga kini redaksi belum memperoleh dokumen resmi yang memastikan bagaimana hasil pemeriksaan khusus Desa Suma Tinggi, apakah temuan tersebut telah diselesaikan, dikembalikan ke kas desa atau negara, maupun ditindaklanjuti kepada aparat penegak hukum.
Atas dasar itu, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, khususnya Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba, diminta memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut.
Inspektorat Halsel juga diharapkan dapat membuka informasi mengenai hasil pemeriksaan dan tindak lanjut atas temuan yang pernah menjadi perhatian publik.
Jika memang tidak ditemukan pelanggaran, pemerintah daerah perlu menyampaikan penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Sebaliknya, apabila ditemukan penyimpangan yang belum diselesaikan, aparat penegak hukum diharapkan melakukan penelusuran sesuai ketentuan perundang-undangan.
Redaksi juga meminta Pemerintah Provinsi Maluku Utara, termasuk Gubernur Sherly Tjoanda, agar turut mendorong transparansi dan pengawasan tata kelola pemerintahan desa di wilayah Halmahera Selatan.
Dana Desa merupakan anggaran negara yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Karena itu, setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Dibalikfakta.com menegaskan bahwa seluruh persoalan yang diangkat masih merupakan dugaan berdasarkan pemberitaan sebelumnya dan belum dapat dinyatakan sebagai tindak pidana yang terbukti secara hukum.
Redaksi membuka ruang klarifikasi, konfirmasi, serta hak jawab seluas-luasnya kepada Kepala Desa Suma Tinggi, baik yang saat ini menjabat maupun pihak-pihak terkait dalam periode anggaran yang dipersoalkan.
Publik berhak mengetahui bagaimana tindak lanjut persoalan ini, agar pengelolaan Dana Desa benar-benar berjalan transparan dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.( SA)
