MINAHASA SELATAN–Dibalikfakta.com Dugaan keterlibatan oknum anggota kepolisian yang bertugas dalam Tim Tawon Polres Minahasa Selatan (Minsel) dalam insiden yang disebut-sebut melibatkan konsumsi minuman keras, pelepasan tembakan, serta dugaan pemukulan terhadap masyarakat menjadi sorotan dan menimbulkan pertanyaan publik.
Masyarakat meminta agar peristiwa tersebut mendapat perhatian serius dari Kapolda Sulawesi Utara. Mereka mendesak agar setiap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian diproses secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Menurut tuntutan warga, aparat penegak hukum seharusnya menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Karena itu, apabila terdapat anggota yang terbukti melakukan tindakan melanggar hukum, proses penanganannya harus berjalan tanpa pandang bulu.
Warga Minta Kapolda Sulut Berikan Ketegasan
Masyarakat menantang Kapolda Sulawesi Utara untuk memastikan bahwa dugaan kasus yang menyeret oknum anggota Polres Minsel tersebut ditindaklanjuti secara serius. Warga juga berharap tidak ada upaya untuk menutup-nutupi fakta maupun menghambat proses pemeriksaan.
“Jika dugaan ini benar, kami meminta agar diproses sesuai hukum yang berlaku. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi kepolisian,” demikian tuntutan yang diharapkan menjadi perhatian pimpinan kepolisian.
Selain proses pidana apabila ditemukan unsur tindak pidana, masyarakat juga meminta agar dugaan pelanggaran kode etik profesi kepolisian diperiksa oleh pihak berwenang.
Menunggu Klarifikasi dan Tindak Lanjut
Hingga informasi mengenai peristiwa ini dilengkapi dengan keterangan resmi, kronologi, identitas pihak-pihak terkait, serta hasil pemeriksaan, dugaan tersebut perlu ditempatkan sebagai informasi yang masih memerlukan verifikasi. Kapolda Sulut Harus terbuka di depan publik terhadap sanksi kepada oknum oknum polisi yang sudah memalukan insitusi polri
Kapolda Sulawesi Utara dan pimpinan Polres Minahasa Selatan diharapkan memberikan penjelasan resmi mengenai penanganan perkara tersebut, termasuk apakah pemeriksaan internal maupun proses hukum telah dilakukan sesuai kode etik
Masyarakat berharap penanganan kasus ini dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.(Koresy)
