MINSEL–Dibalikfakta.com- Muncul dugaan bahwa dokumen laporan dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek dana abrasi Pantai Amurang dengan nilai sekitar Rp17 miliar tidak lagi ditemukan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Minahasa Selatan. Informasi tersebut memunculkan pertanyaan dari Ketua Garda Tipikor Sulu Risat Sanger, Mengenai proses administrasi dan penanganan laporan yang telah disampaikan Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Jadi Sorotan Publik.
“Menurut Risat Sanger Selaku Ketua Lsm Garda Tipikor Sulut, Apabila benar terjadi, hilangnya dokumen laporan dugaan korupsi di kabupaten Minahasa selatan (MINSEL) tersebut dinilai berpotensi menghambat proses penanganan perkara dan dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap penegakan hukum,” Terang Risat sanger
Ketua Garda Tipikor (GTI) Sulut menegaskan bahwa menghilangkan laporan, barang bukti, atau dokumen yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi tidak dapat membebaskan pelaku utama dari jerat hukum. Sebaliknya, tindakan tersebut berpotensi menimbulkan tindak pidana baru karena dianggap menghambat proses penegakan hukum,” Tegas Sanger
Dalam sistem hukum Indonesia, proses pembuktian perkara korupsi tidak hanya bergantung pada satu dokumen atau satu barang bukti. Aparat penegak hukum dapat mengumpulkan alat bukti lain, seperti keterangan saksi, dokumen pendukung, hasil audit, bukti elektronik, hingga keterangan ahli untuk mengungkap suatu perkara.
Menghilangkan dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi merupakan perbuatan melawan hukum yang dikategorikan sebagai tindakan merintangi proses peradilan (obstruction of justice), diancam pidana penjara berat berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Konsekuensi Hukum dan Sanksi
Bagi Pelaku yang sengaja merusak, menyembunyikan, atau menghilangkan dokumen pembuktian diancam hukuman penjara tambahan yang berdiri sendiri di luar perkara pokok korupsinya.
Pelaku bisa di kena pidana atau Dijerat dengan Pasal 21 UU Tipikor atau aturan terkait penghalangan peradilan dalam KUHP baru, dengan ancaman pidana penjara bertahun-tahun
Hilangnya dokumen atau pengembalian aset tidak serta-merta menghapuskan unsur perbuatan melawan hukum dari tindak pidana korupsi yang telah terjadi.
Selain itu, ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menegaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku. Dengan demikian, meskipun kerugian negara telah dikembalikan, proses hukum tetap dapat dilanjutkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pakar hukum menilai bahwa integritas dalam penyimpanan laporan dan barang bukti merupakan bagian penting dari penegakan hukum. Setiap dugaan penghilangan, perusakan, atau manipulasi barang bukti harus diusut secara transparan apabila ditemukan bukti yang cukup.
Masyarakat diharapkan terus mengawal proses penegakan hukum secara objektif dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan menyerahkan pembuktian kepada aparat penegak hukum serta pengadilan.
Sejumlah pihak berharap Kejari Minahasa Selatan segera memberikan penjelasan resmi mengenai status laporan dimaksud, termasuk memastikan apakah laporan masih dalam proses penanganan, telah dialihkan, atau terdapat kendala administratif lainnya.
Masyarakat juga meminta agar dilakukan penelusuran secara transparan terhadap keberadaan dokumen tersebut sehingga tidak menimbulkan spekulasi di tengah publik. Selain itu, apabila ditemukan adanya kelalaian atau pelanggaran prosedur, diharapkan dilakukan evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku.
“Mirisnya ketika beberapa media mendatangi Kejaksaan Minsel-Mitra, Ingin konfirmasi terkait ada berapa laporan dugaan tindak pidana korupsi, dalam perbincangan berlangsung di ruangan tunggu bersama kasi Intel, Ketika media konfirmasi terkait laporan abrasi pantai Amurang sudah sampai di mana prosesnya, Sangat mengejutkan kepada media bahwa laporan dugaan korupsi hilang di telan bumi,,” Jelasnya Kasi Intel
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat pernyataan resmi dari Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan yang mengonfirmasi kebenaran informasi mengenai dugaan hilangnya laporan tersebut. Oleh karena itu, seluruh informasi yang beredar masih memerlukan klarifikasi dari pihak berwenang. (Koresy)
