HALMAHERA SELATAN, Dibalikfakta.com — Persoalan pelayanan dan pendataan bantuan bagi nelayan kembali menjadi perhatian. Di tengah pentingnya evaluasi program bantuan sektor kelautan dan perikanan, kelompok nelayan asal Desa Tawabi, Kecamatan Bacan Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, berharap adanya perhatian serius dari pemerintah daerah terhadap kebutuhan sarana penunjang aktivitas melaut.
Kelompok nelayan tersebut mengaku telah mengajukan proposal permohonan bantuan armada perikanan dan mesin tempel kepada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Halmahera Selatan. Namun, menurut keterangan yang disampaikan perwakilan masyarakat, hingga kini mereka belum memperoleh jawaban atau kepastian mengenai tindak lanjut permohonan tersebut.
Mereka berharap proposal yang telah disampaikan dapat diproses secara terbuka dan memperoleh penjelasan yang jelas dari instansi terkait.
Keluhkan Pelayanan Saat Mengajukan Proposal
Selain belum mendapatkan kepastian mengenai bantuan, perwakilan kelompok nelayan juga menyampaikan keluhan terkait pengalaman mereka ketika mendatangi kantor DKP Halmahera Selatan untuk menyerahkan proposal permohonan bantuan.
Menurut mereka, pelayanan yang diterima saat menyampaikan proposal dinilai belum sesuai dengan harapan. Para nelayan berharap dapat memperoleh pelayanan yang baik, informasi yang jelas, serta arahan mengenai prosedur dan tahapan pengajuan bantuan pemerintah.
Mereka juga menyampaikan bahwa ketika hendak menemui kepala dinas di kantor, yang bersangkutan tidak berada di tempat. Upaya untuk bersilaturahmi ke rumah kepala DKP pun, menurut penuturan mereka, belum membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan.
Keluhan tersebut menjadi alasan kelompok nelayan meminta agar permohonan mereka mendapat perhatian dan penjelasan dari pihak terkait.
Meski demikian, persoalan pelayanan tersebut masih memerlukan klarifikasi dari DKP Halmahera Selatan agar pemberitaan memberikan gambaran yang berimbang mengenai situasi yang terjadi, termasuk mekanisme penerimaan proposal dan tindak lanjut yang telah dilakukan oleh dinas.
Berharap Gubernur dan Wakil Gubernur Turun Tangan
Mewakili masyarakat dan kelompok nelayan Desa Tawabi, perwakilan warga berharap Gubernur Maluku Utara dan Wakil Gubernur Maluku Utara dapat memberikan perhatian terhadap kebutuhan nelayan di wilayah Kecamatan Bacan Barat.
Mereka berharap pemerintah provinsi dapat membantu memfasilitasi komunikasi dengan pemerintah kabupaten dan instansi teknis terkait agar permohonan bantuan armada serta mesin tempel yang diajukan dapat ditinjau sesuai ketentuan yang berlaku.
Bagi masyarakat pesisir, ketersediaan armada dan mesin tempel merupakan salah satu faktor penting untuk menunjang aktivitas penangkapan ikan. Sarana tersebut diharapkan dapat membantu nelayan menjalankan usaha secara lebih efektif, memperluas kesempatan melaut, serta meningkatkan hasil tangkapan apabila didukung kondisi perairan dan faktor operasional yang memadai.
Bantuan yang tepat sasaran juga berpotensi memperkuat ekonomi keluarga nelayan, membuka peluang peningkatan pendapatan masyarakat, dan mendukung perkembangan sektor perikanan daerah.
Karena itu, kelompok nelayan Desa Tawabi berharap permohonan mereka tidak berhenti tanpa kejelasan, melainkan mendapatkan informasi mengenai status proposal, persyaratan administrasi, serta tahapan penilaian yang harus dipenuhi.
Transparansi Bantuan dan Pendataan Nelayan Perlu Diperkuat
Persoalan yang disampaikan kelompok nelayan Tawabi juga menjadi pengingat mengenai pentingnya transparansi dalam pengelolaan program bantuan sektor kelautan dan perikanan.
Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap permohonan bantuan ditangani melalui prosedur yang jelas, dengan informasi yang dapat diakses oleh pemohon. Apabila bantuan belum dapat direalisasikan, penjelasan mengenai alasan, ketersediaan anggaran, persyaratan, dan tahapan pengajuan akan membantu masyarakat memahami proses yang sedang berjalan.
Di sisi lain, pendataan nelayan dan evaluasi hasil program bantuan juga penting agar kebijakan yang diambil benar-benar berdasarkan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Bantuan pemerintah tidak hanya berkaitan dengan penyaluran sarana, tetapi juga menyangkut bagaimana proses pengajuan dilayani, penerima ditentukan, serta manfaat program dipantau dan dievaluasi.
Karena itu, keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
Menunggu Penjelasan Dinas Terkait
Hingga berita ini disusun, keterangan mengenai status proposal kelompok nelayan Desa Tawabi, alasan belum adanya kepastian bantuan, serta tanggapan resmi dari DKP Halmahera Selatan masih perlu dikonfirmasi kepada pihak terkait.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Kepala DKP Halmahera Selatan maupun pihak pemerintah daerah agar persoalan ini dapat dijelaskan secara utuh dan berimbang.
Kelompok nelayan berharap pemerintah dapat memberikan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat pesisir, sekaligus memastikan setiap aspirasi yang disampaikan melalui jalur resmi memperoleh pelayanan dan kepastian informasi.
Harapan mereka sederhana: memperoleh kesempatan yang adil untuk mengakses program bantuan pemerintah demi mendukung aktivitas melaut, memperkuat perekonomian keluarga, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Tawabi.(SA/Team)
Dibalikfakta.com — Mengawal aspirasi masyarakat, mendorong transparansi pelayanan publik, dan menyuarakan kebutuhan nelayan secara berimbang.
