MANADO, Dibalikfakta.com — Polda Sulawesi Utara menegaskan komitmennya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Saat ini, penanganan perkara yang berkaitan dengan dugaan korupsi masih menunggu hasil dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai bagian dari proses yang harus dilalui sesuai ketentuan hukum.
Komitmen tersebut disampaikan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol F.X. Winardi Prabowo, S.I.K., M.H., saat ditemui di Mapolda Sulut, Senin (26/10/2026) malam.
Winardi menjelaskan, pihaknya terus mengupayakan agar penanganan perkara korupsi dapat berjalan secepatnya. Namun, proses tersebut tetap harus mengikuti mekanisme dan prosedur yang berlaku, termasuk menunggu hasil dari BPKP.
“ Tinggal menunggu hasil dari BPKP, pasti saya akan laksanakan. Tentunya kita bersabar saja, kita laksanakan sesuai aturan dan prosedur yang ada,” ujar Winardi.
Ia menegaskan, komitmen dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tetap menjadi perhatian sejak awal hingga saat ini. Menurutnya, penanganan perkara harus dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan hukum agar setiap tahapan berjalan sebagaimana mestinya.
Pemberantasan korupsi, lanjutnya, juga sejalan dengan Asta Cita Presiden serta kebijakan Kapolri yang menempatkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai salah satu perhatian dalam pelaksanaan tugas kepolisian.
Karena itu, Polda Sulut menekankan pentingnya proses penanganan perkara yang terukur, transparan, dan berlandaskan aturan. Hasil pemeriksaan atau audit dari instansi berwenang menjadi salah satu bagian penting yang dinantikan dalam proses penanganan perkara terkait dugaan kerugian keuangan negara.
Di sisi lain, dukungan masyarakat dinilai penting untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Sulawesi Utara. Partisipasi publik diharapkan dapat membantu mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.
Polda Sulut menegaskan bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan komitmen bersama serta penegakan hukum yang konsisten. Sementara itu, perkembangan penanganan perkara yang menunggu hasil BPKP masih menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti sesuai aturan dan prosedur yang berlaku.(SIT)
