MOROTAI, Dibalikfakta.com — Rencana Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pulau Morotai memindahkan lokasi tembatan penyeberangan dari kawasan Taman Kota Daruba ke Waterfront City 2 menuai penolakan dari masyarakat pesisir, khususnya warga Desa Koloray, Galo-Galo, dan Ngele.
Penolakan tersebut muncul karena masyarakat khawatir pemindahan lokasi penyeberangan akan berdampak langsung terhadap meningkatnya biaya transportasi dan pengangkutan barang yang selama ini menjadi bagian dari kebutuhan sehari-hari warga.
Bagi masyarakat di tiga desa tersebut, tembatan penyeberangan di Taman Kota Daruba bukan sekadar tempat naik dan turun penumpang. Fasilitas itu telah menjadi akses penting yang menunjang aktivitas ekonomi, pendidikan, perdagangan, serta berbagai keperluan masyarakat ketika bepergian ke pusat Kota Daruba.
Selama ini, keberadaan tembatan tersebut dinilai memberikan kemudahan bagi warga karena aksesnya sudah terbiasa digunakan dan relatif terjangkau. Karena itu, rencana pemindahan ke lokasi baru menimbulkan kekhawatiran akan munculnya tambahan pengeluaran yang harus ditanggung masyarakat.
Warga menegaskan, mereka tidak menolak pembangunan maupun upaya pemerintah dalam menata kawasan perkotaan. Namun, kebijakan tersebut diharapkan tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat pesisir yang setiap hari bergantung pada transportasi penyeberangan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup.
“Kami tidak menolak pembangunan. Namun, yang kami tolak adalah kebijakan yang justru berpotensi menambah beban pengeluaran rakyat kecil. Jarak mungkin tidak jauh berbeda, tetapi perubahan lokasi ini bisa memunculkan biaya tambahan yang sebelumnya tidak ada,” ungkap salah seorang warga Desa Koloray.
Menurut warga, aktivitas penyeberangan bukan hanya dilakukan sesekali, melainkan menjadi kebutuhan rutin untuk berdagang, bersekolah, membeli kebutuhan pokok, hingga mengurus berbagai keperluan administrasi di Kota Daruba.
Apabila pemindahan tersebut berujung pada kenaikan biaya penyeberangan maupun pengangkutan barang, masyarakat khawatir dampaknya akan semakin terasa, terutama bagi keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi.
“Setiap hari masyarakat harus menyeberang untuk berbagai keperluan. Kalau biaya bertambah, tentu yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat kecil. Kami berharap pemerintah mempertimbangkan hal ini secara matang sebelum mengambil keputusan,” lanjutnya.
Masyarakat pun meminta Pemda Kabupaten Pulau Morotai agar membuka ruang dialog dan mendengarkan aspirasi warga dari Desa Koloray, Galo-Galo, dan Ngele sebelum kebijakan pemindahan tembatan diberlakukan.
Warga berharap pemerintah tidak hanya melihat aspek penataan kawasan dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga memperhitungkan dampak sosial serta ekonomi yang mungkin timbul akibat perubahan lokasi tersebut.
Menurut masyarakat, pembangunan seharusnya menghadirkan kemudahan, meningkatkan kesejahteraan, dan memperkuat akses pelayanan bagi seluruh lapisan masyarakat. Karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan transportasi warga perlu dikaji secara menyeluruh agar tidak menimbulkan persoalan baru.
Masyarakat juga berharap pemerintah dapat menjelaskan secara terbuka alasan pemindahan tembatan, termasuk dampaknya terhadap tarif penyeberangan, biaya pengangkutan barang, serta kemudahan akses bagi warga dari ketiga desa tersebut.
Aspirasi ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan serius bagi pemerintah daerah agar kebijakan pembangunan yang diambil benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
Bagi warga Koloray, Galo-Galo, dan Ngele, persoalan tembatan bukan semata-mata tentang perpindahan lokasi, melainkan menyangkut keberlangsungan aktivitas sehari-hari dan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup.
Masyarakat berharap pembangunan Waterfront City 2 tetap berjalan tanpa mengorbankan akses transportasi yang terjangkau bagi warga pesisir. Pemerintah diharapkan mengedepankan dialog, transparansi, dan kepentingan masyarakat sebelum menetapkan keputusan akhir terkait pemindahan tembatan penyeberangan tersebut.(SA/Team )
